CIAMIS, HR – Bawaslu Kabupaten Ciamis pada Kamis (23/8) mengadakan sosialisasi hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran pada pilgub dan pilbup Camis tahun 2018 yang lalu, bertempat di Hotel Tyara kabupaten Ciamis, dihadiri Asda 1, perwakilan dari kepolisian, Bawaslu,KPU Ciamis, pengurus partai politik, ormas, media masa dan tamu undangan lainnya.
Mengawali pembukaannya, Ketua Bawaslu Uje mengatakan maksud diadakannya sosialisasi ini merupakan sebuah hajat besar dari Bawaslu pusat bahwa setiap bawaslu kabupaten dan kota harus melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan pilihan gubernur dan wakil gubernur dan pilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018.
“Alhamdulilah untuk di Kabupaten Ciamis pelaksanaan tersebut berjalan lancar sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Bahkan tahun ini untuk pelaksanaan pilihan tersebut ada peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya”, kata Uje.
Tekait hal itu Wakil Rektor III Universitas Galuh (Unigal) Dr Ida Farida SH MH mengatakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2018 di Kabupaten berjalan lancar,aman dan Kondusif sesuai dengan aturan dan mekanisme yang sudah ditentukan oleh perundang undangan yang berlaku.
“Kemudian jelang akan dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD dan DPR kita harus benar- benar mempersiapkan diri demi kelancaran pesta demokrasi tersebu Untuk itu kesadaran dari semua pihak sangat menentukan kesuksesan pesta demokrasi,” pesannya
Selain itu, lanjut Ida Farida, peran serta perguruan tinggi dalam pengawasan pemilu partisipatif ketetlibatan mental setiap emosi seseorang untuk pencapaian sebuah tujuan yang didasari oleh rasa tanggung jawab, pihak kampus dalam hal ini harus netral mengambil peran dalam pengawasan.
Ia pun mengutarakan adanya Bawaslu menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, dalam hal ini mahasiswa melakukan pengawasan dalam pemilihan umum.
Ada beberapa alasan kerjasama,kata Ida Farida, antara lain alasan subyektif yang di latar belakangi keterbatasan persona. Dan lasan obyektif berkaitan dengan luasnya wilayah pengawasan dan rasio personal, jumlah pengawas pemilu dengan jumlah wilayah administratif tidak seimbang.
“Selain itu peran kampus pada masa pilkada ikut serta memverifikasi ijazah calon kepala daerah, melakukan sosialisasi para calon dan berbagai aktivitas calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mendirikan pusat study tentang pilkada. Dimana pusat study ini berfungsi untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang pilkada yang baik, anti golput dan anti politik uang,” paparnya.
Menurut Ida Farida, mahasiswa akan terjun langsung ke masyarakat memberikan pendidikan politik agar masyarakat nenjadi pemilih yang cerdas.
Ia menyarankan kampus juga sebaiknya terlibat aktif dalam uji debat politik dan nenjadi penguji visioniritas para calon. koes
