Penganugerahan Apdesi Awards di Purwakarta

PURWAKARTA, HR – Keberhasilan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan karena adanya desa serta ujung tombak pembangunan. Bahkan, kekayaan bangsa hari ini yang memberikan banyak kontribusi adalah desa.

Demikian diungkapkan Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta yang juga tokoh budaya Jawa Barat disela-sela kegiatan Pencanangan Hari Desa Nasional serta Penganugerahaan Apdesi Awards 2015, Rabu (13/5) di halaman Bale Maya Datar Purwakarta.

Dedi menuturkan bahwa, sudah saatnya pemerintah untuk menghapus tradisi pembayaran triwulan desa dengan memberikannya setiap bulan. “Karena udah kecil honor mereka harus menerima tiga bulan sekali apalagi enam bulan sekali sekarang harus setiap bulan sekali dan saya mengajak kepada seluruh daerah untuk memberikan honor mereka perbulan dengan regulasi yang baik,karena selama ini pengabdian mereka sangatlah tinggi,” ujarnya.

Selain mengganti pembagian honor pertriwulan dengan perbulan, Dedi pun mengatakan bahwa perlu dibangun sebuah regulasi oleh pemerintah terutama dalam mengatur pembagian pajak.

“Saatnya pemerintah membangun sebuah regulasi yang mengatur undang-undang yang mengatur pajak, dilihat bagaimana desa atau daerah tersebut menghasilkan pajaknya. Seharusnyakan setiap desa yang menghasilkan pajak yang besar maka masyarakat yang ada di desa tersebut harus sejahtera, sehingga perlu adanya pembagian pajak yang dibangun secara regulasi dan adil terhadap desa atau daerah,” pungkasnya.

Dedi menambahkan bahwa perlu adanya penguatan secara administrasi keuangan, yaitu dengan membangun penguatan administrasi keuangan desa secara sistematis. ”Sistem administrasi keuangan yang jelas, jangan sampai berubah-rubah, contohnya saja bagaimana sekdes diangkat jadi PNS sekarang berubah lagi,” ujarnya.

Dedi menyebutkan, seharusnya dibangunkan penguatan tata kelola keuangan secara administrasi yang jelas agar desa mampu membangun tata kelola administrasi yang baik dan mulai dari sekarang lakukan pemetaan wilayah dimana dihitung dari jumlah penduduk, luas wilayah.

“Maka dari sanalah desa akan terbangun secara otonom dan tertib secara administrasi, segala kebutuhan dan pelayanan publik dapat terbangun dan dirasakan oleh masyarakatnya,” ujarnya.

Sedangkan untuk Purwakarta, Dedi mengatakan bahwa di Purwakarta tidak ada problem. Bahkan pemerintah daerah maupun pemerintahan desa siap, baik secara administrasi maupun dalam pemenuhan pelayanan publik. ■ petrus sihombing