DOLOKSANGGUL, HR — Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) mengikuti sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.4-180 Tahun 2026 tentang Format dan Indikator Laporan Kinerja Program Strategis Nasional (ProSN) yang digelar secara virtual, Rabu (4/3/2026).
Sosialisasi tersebut menghadirkan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, sebagai narasumber utama. Dari jajaran Pemkab Humbahas, Sekretaris Daerah Chiristison Rudianto Marbun, Kepala Bapelitbangda Pahala Lumban Gaol, Plt Inspektur De Zon Situmeang, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae, Kabag Pembangunan Saut Simanullang, serta sejumlah pejabat lainnya mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam paparannya, Sang Made Mahendra Jaya menegaskan bahwa keberhasilan Program Strategis Nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada komitmen dan sinergi antara pusat dan daerah.
Menurutnya, ProSN bukan sekadar daftar proyek pembangunan, melainkan instrumen kebijakan terarah dan terukur untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Pemerintah merancang program ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, menekan angka kemiskinan, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas sebagai fondasi kesejahteraan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memegang peran penting dalam pelaksanaan ProSN. Komitmen kepala daerah, sinergi lintas pemerintahan, serta kapasitas implementasi kebijakan menentukan keberhasilan program tersebut.
“Ketika pusat dan daerah bergerak seirama, pembangunan akan melaju lebih cepat dan kesejahteraan masyarakat menjadi keniscayaan,” ujarnya.
Selain memastikan ProSN masuk dalam program kerja daerah, pemerintah juga memanfaatkan laporan kinerja untuk mengidentifikasi capaian dan hambatan di setiap tahapan pembangunan.
Kegiatan ini turut menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas, serta Sekretaris Irjen Kemendagri Dr. Bachril Bakri.
Erwin Dimas menjelaskan bahwa dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menetapkan “Trisula Pembangunan”, yakni pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pertumbuhan berkelanjutan mencakup penguatan ketahanan pangan dan pertumbuhan nasional. Pemerintah memfokuskan penurunan kemiskinan pada program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, sementara peningkatan kualitas SDM diarahkan pada penguatan layanan kesehatan dan perluasan akses pendidikan.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Humbang Hasundutan diharapkan semakin siap mengoptimalkan pelaksanaan Program Strategis Nasional guna mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan. sihar.lg
