JAKARTA, HR – PT Pelindo II mendadak membetot parhatian publik tanah air. Bermula penggeledehan kantor yang dipimpin RJ Lino oleh petugas Bareskrim Polri yang kala itu dipimpin Komisaris Jenderal Budi Waseso.
Berhari-hari menjadi percakapan publik, Dewan Perwakilan Rakyat akan menggaungkannya lebih keras. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan usul pembentukan Panitia Khusus Pelindo II.
Bak bola salju, mayoritas anggota alat kelengkapan DPR yang membidangi persoalan hukum itu seiya sekata untuk membentuk panitia khusus. Ketuk palu kesepakatan Komisi terjadi di penghujung rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada Rabu, 8 September 2015.
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengatakan mereka tak main-main dengan usul itu. Sejumlah anggota telah menggodok naskah usulan yang segera diedarkan ke anggota guna pengumpulan tanda tangan dukungan.
“Pertama usulan Pansus datang dari Fraksi PDIP. Kemudian teman-teman yang ada di Komisi III setuju dan menjadikannya rekomendasi komisi sehingga menjadi keputusan Komisi III,” kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Kamis 10 September 2015.
Arsul menjelaskan, pembentukan Pansus juga akan menggandeng Komisi V, Komisi VI, dan Komisi XI. Komisi V berurusan soal perhubungan, Komisi VI soal BUMN, dan Komisi XI soal keuangan negara.
Kontroversi Pergantian Kabareskrim ?
Bermula dari kontroversi pergantian Kabareskrim Komjen Budi Waseso ke Komjen Anang Iskandar. Ada yang mendukung pencopotan karena jauh hari sebelumnya ada petisi yang meminta Presiden Jokowi melakukan hal itu.
Kalangan yang turut menandatangani petisi itu tentu saja memberikan dukungan. Namun, berbeda bagi sejumlah anggota Komisi III DPR yang menilai kinerja Komjen Buwas di Bareskrim cukup gemilang.
Saat diminta komentar mengenai pencopotan Buwas pada 4 September silam, Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, menunjukkan kekecewaanya.
Menurutnya, rotasi jabatan di kepolisian memang hal biasa. Namun demikian, dalam kasus Buwas dia menilai itu bukan mutasi biasa, tetapi ada muatan politik yang kuat.
Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitanmenegaskan, komisinya tidak akan diam dengan masalah ini. Terutama terkait pengungkapan kasus dugaan korupsi PT Pelindo II yang dipimpin RJ Lino.
Ruang publik kemudian berisi pro kontra seputar pencopotan Buwas terkait dengan penggeledahan yang dilakukan Bareskrim di ruangan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Richard Joost Lino, pada Jumat 28 Agustus 2015.
Usai penggeledahan itu, RJ Lino murka. Dia bahkan mengancam akan mundur dari jabatannya jika Presiden Joko Widodo tidak turun tangan menyelesaikan cara-cara seperti yang dilakukan Bareskrim.
Junimart Girsang, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, menanyakan kaitan pencopotan Budi Waseso dengan kasus dwelling time yang diproses Bareskrim setelah Presiden Jokowi menginstruksikan. Junimart mengaitkan pencopotan itu dengan reaksi RJ Lino setelah kantornya digeledah Bareskrim.
“Katanya ada intervensi dari Bu Rini yang menelepon Kapolri setelah ada penggeledahan? Bu Rini katanya sangat berkeberatan?” kata Junimart. Selain menyebut Menteri Rini, Junimart juga mempertanyakan percakapan telepon antara RJ Lino dengan Menteri Sofyan Djalil.
Pertanyaan senada disampaikan Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Bambang Susatyo. “Kami persoalkan penyebab pergantian itu, pemantiknya kan kasus Pelindo II. Tentu nanti kita berharap kepada Polri. Kalau siapa itu RJ Lino, tanya saja presiden. Saya mohon penjelasan Kapolri,” kata Bambang.
Tiba giliran menjawab, Jenderal Badrodin menegaskan bahwa mutasi Budi Waseso bukan karena ada intervensi tapi kebutuhan internal kepolisian. Meski ada mutasi kepala badan, Badrodin menegaskan, kasus yang ditangani korps reserse itu tetap jalan, termasuk kasus Pelindo II. “Kan sudah berjalan. Masinisnya siapa, keretanya tetap berjalan,” kata Badrodin.
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyambut baik wacana pembentukan Pansus Pelindo II oleh DPR. Apalagi, jika Pansus DPR nantinya membantu menemukan adanya penyimpangan yang terjadi di Pelindo II. ■ krisman
