JAKARTA, HR – Setelah tanggal 3 Juni yang lalu melakukan kegiatan yang bersifat ‘pemanasan’, maka pada tanggal 12 Juni kemaren, Kelompok Diskusi KMPS (Komunitas Memilih Pemimpin Samosir) Visioner mulai tancap gas. Bila pada sesi pertama thema dan topiknya bersifat silaturhami dan membicarakan hal-hal ringan, maka kali ini kelompok ini mengambil topik kepemimpinan, yaitu Samosir Memilih Pemimpin Visioner!.
Dr. Wilmar E. Simandjorang, yang didapuk sebagai penyaji utama, tampil dengan gayanya yang khas dan penuh percaya diri. Bagi Pejabat Bupati Samosir yang setelah dimekarkan dari Kabupaten Tobasa ini (sekarang Kabupaten Toba-Red!) pada intinya mengatakan bahwa ada perubahan pradigma tentang pemimpin yang visioner, yaitu menjadikan keraifan lokal sebagai syaratnya. Maka untuk itu, bagi Wilmar, pemimpin visioner itu adalah peimpin yang menggunakan local wisdom sebagai bagian spirit dan roh pembangunan.
“Mereka yang dulu menghilangkan local wisdom dalam kebijakan atau arah membangun Samosir, seperti menyesali terhadap apa yang dilakukan oleh mereka itu,” ujar Alumni Sospol Unpar ini. “Ke depan, pemimpin Samosir wajib menjadikan kearifan lokal ini sebagai faktor utama dalam setiap kebijakan pembangunan yang akan dibuat,” lanjutnya.
Dr (iur) Liona Nanang S., yang tampil sebagai narasumber pembanding, bukan hanya sekedar menguatkan pendapat Wilmar E. Simandjorang. Tetapi justru lebih mengingatkan kepada hadirin bahwa Bangsa Batak adalah satu-satunya kelompok masyarakat yang memiliki tatanan hukum yang telah pengaturannya.
“Hanya Bangso Batak yang memiliki tatanan hukum yang telah mengatur hidup seseorang dari sejak masih berada dalam kandungan sampai saat kematiannnya,” kata alumni FH Unpar ini dengan tanpa ragu-ragu. Dia mengatakan pendapatnya itu berdasarkan pengalamannya saat mengambil studi doktoral hukum di salah satu pergguruan tinggi di Munchen, Jerman beberapa tahun yang lalu. “Jerman yang saat ini termasuk negara yang tertib, mendapatkannya hal itu dari sebuah rangkaian proses pembuatan undang-undang. Tetapi Bangso Batak justru meninggalkan nilai-nilai hukum yang sudah ada sempurna itu,” lanjutnya.
Maka bagi Liona, yang saat ini menjadi Dekan Fakultas Hukum di almamaternya, tata-aturan yang dimiliki itu adalah salah satu faktor keunggulan yang harus diberdayakan untuk mencapai kesejahteraan warganya. Dan faktor keunggulan itu akan semakin signifikan bila dipadukan dengan keunggulan lainnya, yaitu keindahan alam. Dengan dua keunggulan ini, faktor budaya dan keindahan alam, seharusnya sudah menjadikan Samosir terdepan dalam kemajuan.
Faktanya, berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tahun ini hanya ditargetkan hanya sekitar 8% dari APBD-nya, maka Samosir belum seperti yang diharapkan. Tentang belum tercapainya hal itu, Bachtiar Sitanggang menyebutkan faktor maoney politics sebagai sebab-musabanya. “Semasih uang menjadi penentu faktor kemanagan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, maka jangan harap ada kemajuan pembangunan di Samisir,” ujar mantan wartawan Sinara Harapan ini seraya menyebutkan bahwa pengembalian ‘investasi’ yang telah dilakukan selama proses pilkada adalah hal yang logis untuk dipikirkan pengembaliannya terlebih dahulu.
“Tentang itu, saya kira bapak-ibu yang hadir dalam diskusi ini pasti pahamlah yang saya maksud,” lanjutnya.
Melihat hal itu, dan pengalaman-pengalan selama pilkada Samosir yang telah dilakukan sebanyak tiga kali, Bachtiar Sitanggang seperti tidak begitu berharap kepada hasil Pilkada Samosir yang akan dilakukan pada tanggal 9 Desemebr yang akan datang. “Dengan tampilan dari dinamika yang ada saat ini, saya kira Pilkada Samosir tanggal 9 Desember yang akan datang tidak akan mungkin melahirkan pemimpin ‘Satrio Piningit,” pungkasnya sambil mohon maaf bila pendapatnya itu membuat orang tidak nyaman.
Tanpa menjelaskan apakah sosok Satri Piningit ini adalah seperti Siraja Batak, yang jelas semua peserta diskusi menyepakati bahwa sosok Pemimpin Samosir ke depan harus menjadikan faktor budaya sebagai modal dasar dalam membangun Samosir. Dan ini diamini oleh Lasro Simbolon bahwa faktor budaya, seperti mengangkat kembali nilai-nilai Masyarakat Bius menjadi tata-nilai dalam menjalankan kesejahteraan rakyat dan memajukan pembangunan, adalah yang harus segera untuk diadopsi oleh Pemimpin Samosir.
“Menarik sekali mendengar pendapat saudara saya Carlos Melgares yang tadi menyatakan agar nilai-nilai Masyarakat Bius diadopsi menjadi bagian ketata-negaraan lokal Samosir. Terus terang saya sangat setuju dan berharap agar hal itu bisa diwujudkan, walau hal itu tidak mudah dilakukan,” kata Lasro Simbolon, yang berpengalaman bertugas sebagai diplomat di berbagai negara ini.
Carlos Melgares Varon, pada sesi sebelumnya, memang mengatakan bahwa konsep Masyarakat Bius adalah sebuah konsep yang menurutnya sangat cocok dan efektif diterapkan untuk memberi kontribusi atas stagnasi pembangunan Samosir saat ini. Walau hal itu tidak mungkin diterapkan untuk keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya berpendapat bahwa untuk bidang tertentu, konsep Masyarakat Bius sangat cocok dan efektif digunakan. Untuk itu, konsep ini harus diadopsi menjadi bagian tata-aturannya. Soal ada dua bentuk kepemimpinan, tinggal bagaimana hal itu dibuat regulasinya dengan tepat,” kata putra Simbolon asal Spanyol ini
Secara umum, diskusi yang yang dirancang oleh Paul J. Manjo dan dimoderatori oleh Melani Butar-butar ini menyepati bahwa local wisdom harus menjadi ciri dari Pemimpin Samosir di masa datang. Peserta diskusi juga sepakat bahwa faktor ini menjadi syarat untuk layak disebut sebagai Pemimpin Samosir Visioner. Dengan demikian, maka pemimpin Samosir di masa yang akan datang tidak muncul jelang Pilkada akan dilakukan, dan raib setelah Pilkada itu selesai dilakukan.
“Muncul jelang Pilkada dilakukan. Dan menghilang setelah tidak menjadi pemenang!” kata Edison Sinaga dalam salah bagian dari clossing statemen-nya, sebelum acara diskusi malam itu diakhiri.
So, masih adakah calon pemimpin Samosir yang seperti ini hadir dalam Pilkada Samosir tanggal 9 Desember yang akan datang? Mari sama-sama kita lihat. tim
