Andreas : “Ini bukti Pemkab Sintang abaikan Infrastruktur ke daerah perbatasan”
SINTANG, HR – Masyarakat perbatasan Kalimantan Barat – Malaysia, tepatnya kecamatan Ketungau Tengah kabupaten Sintang, warganya kembali resah krisis pangan dan bakal tingginya harga sembako, lantaran jalan darat milik pemkab Sintang sepanjang 4 KM hancur lebur tak bisa dilalui kenderaan darat.
Pasokan sembako dan lain-lainnyanya kesana, dalam keadaan normal biasa di angkut melalui kenderaan darat sehingga harga terjangkau oleh masyarakat.
Tapi, dalam keadaan jalan hancur lebur seperti sekarang ini, masalahnya menjadi kompleks, mulai dari waktu suplay lama hingga tingginya harga, sesuatu yang menakuti warga.
Situasi jalan kabupaten in, Jl Marakai – HTI Tjg Sari KM 4 jika tak diatasi pemkab Sintang segera, bukan tidak mungkin terjadi seperti kasus kelangkaan sembako di Ketungau Hulu, 2 minggu lalu.
“Ini baru kali pertama terjadi kurun waktu 10 tahun ke Ketungau Tengah, akibat jalan pemerintah Sintang itu tidak pernah dirawat,” ujar Andreas (56) tokoh masyarakat Ketungau Tengah kepada HR (27/1).
Andreas berkisah, ancaman akan kelangkaan kebutuhan pokok dan tingginya harga-harga di Ketungau Tengah bukan omong kosong, silahkan siapa saja kesana saat ini buktikan situasi jalan kabupaten Sintang 4 KM yang sangat buruk, naik sepeda motor atau mobil gardan, silahkan, tantangnya.
Saya menyampaikan ini supaya masyarakat luas Indonesia mengetahui bahwa pemerintah Sintang nyata mengabaikan infrastruktur jalan kabupaten ke daerah perbatasan, yang katanya pemerintah pusat berandanya perbatasan, sambungnya.
Faktanya, ruas jalan kabupaten Sintang ke daerah perbatasan Ketungau Tengah hanya 4 KM saja tidak pernah dirawat 6-7 tahun terakhir, masyarakatnya akan tanggung resikonya, tega pemkab Sintang, ungkap Andreas.
Saya berkata benar, dimusim penghujan ini jalan itu hancur lebur, ini peringatan keras buat pemkab Sintang, jangan sampai apapun kebutuhan masyarakat tak bisa dipasok ke sana, bebernya.
Andreas bahkan mengungkap, kelangkaan pangan yang terjadi di Ketungau Hulu belum lama ini, juga akibat jalan rusak, tidak ada lain.
Kelangkaan bukan karena bencana, ironisnya lagi, bahwa nyatanya kenderaan pengangkut sembako ke Ketungau Hulu itu di hari ke 2 balik arah pulang ke Sintang lalu masuk melalui kecamatan Ng Silat kabupaten Kapuas Hulu.
Artinya, mau menyambangi kabupaten sendiri, melalui kabupaten lain, miris tidak, kecamnya.
Saya belum cek, seperti apa kemudian penyaluran sembako yang di drop itu sampai ke setiap desa Ketungau Hulu, imbuhnya.
Kembali ke masalah serupa yang mungkin dirasakan warga Ketungau Tengah akibat jalan rusak, Andreas menyebut, ada 29 desa terancam akan beli sembako mahal, artinya jika situasi ini tak disikapi cepat pemkab Sintang, sungguh menyedihkan kami diperbatasan ini, ungkapnya lagi.
Andreas kemudain berpra duga, pembiaran jalan rusak ke perbatasan Sintang – Malaysia ada sesuatu dibaliknya, sebab diantara 5 kabupaten (Kab. Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan kapuas Hulu) berbatasan dengan Malaysia hanya ruas jalan kabupaten Sintang menuju ke daerah perbatasan tidak pernah genah/bagus.
Termasuk jalan nasional kurang lebih 170 KM meski bukan urusan kabupaten untuk membangunnya.
Sehingga Pemkab Sintang patut dipertanyakan kenapa semua ruas jalan ke daerah perbatasan dibiarkan rusak, jalan kabupaten dan nasional, dimana janji bupati Jarot Winarno yang katanya piawai kordinasi ke pusat.
Tidak cuma hal piawai koordiansi ke pusat pemerintahan negara ini yang dipertanyakan Andreas, soal ada kurang lebih 12 perusahaan sawit yang melalui jalan – jalan itu (Jalan Nasional dan kabupaten) kenapa tak dijalin koordiansi perbaikinya ?.
Sementara informasi yang Andreas dengar-dengar, dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nya 12 perusahaan itu lancar setiap tahun masuk ke kas daerah kabupaten Sintang, dikemanain itu dana CSR, tanyanya.
Maka itu Ia punya usul tahun ini bersama tokoh masyarakat jalur Ketungau, agar CSRnya 12 perusahaan itu dikelola langsung perusahaan dan masyarakat setempat. mr/js