KOTA BANDUNG, HR – Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif tahun 2025. Kegiatan ini mengangkat tema “Perempuan dan Legislasi Membangun Masa Depan yang Lebih Baik.”
Ketua KPP Siti Muntamah menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut membahas strategi untuk memperkuat kompetensi dan kapasitas perempuan agar mampu berperan optimal dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara partai politik, komunitas perempuan, dan para kader untuk meningkatkan citra positif serta partisipasi perempuan.
“Berpolitik itu penting, dan perempuan harus berada di dalamnya dengan cara yang baik, bijak, dan berpengaruh,” ujar Siti Muntamah, Rabu (19/11/2025).
Ia juga menilai bahwa tantangan politik bagi perempuan semakin kompleks. Mulai dari tuntutan kompetensi, perbedaan gaya kepemimpinan daerah, hingga dinamika pembangunan yang terus berkembang. “Perempuan harus terus mengembangkan kapasitas diri, memahami visi pembangunan, dan bergerak cepat mengawal isu perempuan, keluarga, dan anak,” katanya.
Empat Materi Strategis dalam Sosialisasi
1. Strategi dan Kapasitas Perempuan dalam Meningkatkan Representasi Politik
Ineu Purwadewi Sundari menekankan pentingnya penguatan kapasitas politik perempuan, termasuk kemampuan legislasi, komunikasi publik, dan literasi kebijakan. “Perempuan harus memperkuat kapasitas politik agar mampu bersaing di legislatif,” ujarnya.
2. Menggali Potensi dan Kompetensi Diri di Era Digital
Bertha Musty menjelaskan perlunya penguasaan keterampilan digital, personal branding, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ia menegaskan bahwa ruang digital menjadi wadah strategis untuk membangun pengaruh publik. “Perempuan harus berani tampil di ruang digital sebagai strategi politik masa kini,” tegasnya.
3. Peran Strategis Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Politik dan Legislasi
Siti Muntamah menyoroti pentingnya keaktifan perempuan dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menambahkan bahwa kepekaan terhadap isu keluarga, perempuan, dan anak menjadi nilai penting dalam kebijakan publik. “Perempuan harus menjadi pengambil keputusan yang kuat, terutama pada isu-isu yang menyentuh masyarakat,” ujarnya.
4. Berbicara untuk Didengar: Strategi Komunikasi Publik dan Politik
Diah Fatma Sjoraida menekankan pentingnya keterampilan komunikasi publik, penyusunan pesan politik, dan pembangunan kredibilitas di berbagai platform media. “Komunikasi yang kuat membuat suara perempuan lebih didengar dan lebih berpengaruh dalam politik,” tutupnya. horaz
