CIANJUR, HR — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti persoalan penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian serta keterbatasan anggaran operasional di UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati saat melakukan kunjungan kerja ke BPTPH Wilayah I di Kabupaten Cianjur, Kamis (5/3/2026).
Menurut Lina, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada petani, terutama dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan.
Ia menjelaskan, di lapangan juga ditemukan adanya penambahan tenaga dari unsur PPPK dengan latar belakang yang tidak seluruhnya berasal dari bidang pertanian.
“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II DPRD Jabar juga menilai keterbatasan anggaran operasional menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kinerja di lapangan, terutama dalam kegiatan pemantauan serangan hama tanaman.
Minimnya anggaran tersebut dinilai dapat menghambat petugas dalam melakukan pemantauan secara berkala di wilayah pertanian.
“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembahasan rencana program pada APBD Tahun Anggaran 2026. horaz
