LAMSEL, HR – Penjabat (Pj) Bupati Lampung Selatan H. Kherlani, SE,MM kembali merombak jajaran pejabat eselon III di Pemkab Lampung Selatan. Tak tangung-tanggung, bupati langsung mencopot jabatan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sabtuddin dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Destrinal, karena dinilai tidak menunjukan sikap disiplin sebagai seorang pejabat publik. Tak hanya itu, Bupati juga mengskors jajaran di dua dinas itu, karena dianggapnya tidak disiplin dari segi kehadiran jam kerja pegawai yang sebelumnya sudah diberikan toleransi waktu.
 |
|
Penjabat (Pj) Bupati Lampung Selatan H.
Kherlani, SE, MM
melantikan pejabat eselon III di Aula Krakatau Kantor Bupati
setempat, Selasa (22/9). Foto: Santi
|
“Tadi pagi, saya melakukan sidak (inpeksi mendadak) di dua dinas itu. Disana hanya ditemui kepala dinas dan dua orang staf kantor. Pekerjaan ini tidak bisa dianggap sepele, makanya kami ganti dengan pejabat lainnya,”tandasnya kepada wartawan, Selasa (22/9).
Ia mengutarakan, saat ini jabatan Sekretaris Dispenda diduduki oleh M. Saleh. Sedangkan jabatan sekretatis Dinas PU diisi oleh Sunaryo. “Ini spontan saya lakukan. Saya tidak kenal dengan latar belakang pengantinya ini. Tapi berdasarkan hasil sharing dengan Sekda dan BKD, dua orang ini cukup baik dan disiplin,”sebutnya.
Tidak hanya melantik dua jabat sekretaris saja, Bupati juga melantik I Nyoman Suwarno sebagai Kabid Pengendalian, Pencemaran dan Bina Lingkungan di kantor BLHD Lampung Selatan. Dan Yanny Munawarty Sebagai Kabid Bina Warga Dinas PU Lampung Selatan. “Totalnya empat pejabat eselon tiga yang dilantik. Dua untuk jabatan sekretaris, dan dua lagi kepala bidang,”ungkapnya.
Kherlani menilai, roling pejabat yang dilakukan hendaknya dijadikan cerminan diri untuk berbenah dalam mendukung program pembangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan ia menyebutkan, akan mengeluarkan deskresi terhadap pejabat bandel yang tidak disiplin sebagai pejabat publik. “Berbusa mulut saya ini untuk ngomong supaya disiplin ini. Jangan ditantang-tantang. Bisa saja saya menggunakan deskresi untuk memberhentikan kepala SKPD, sambil menunggu surat dari provinsi,”tegasnya. santi
