CIAMIS, HR – Kepala Dinas Pariwisata, H. Wasdi mengatakan dilihat dari aspek legalnya PUBG atau gane online sudah legal dan sering diadakan diberbagai daerah maupun international, ketika didatangi Ormas Laskar Merah Putih (LMP) dan Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) yang mengkeritisi kegiatan PUBG Championshep yang akan digelar 12 – 14 Juni 2020 dengan hadiah jutaan rupiah.
“PUPBG sendiri dibawah naungan e-sprot sudah mendunia, kalaupun harus terselenggara memang aspek legalnya sudah sah ditempuh oleh para penyelenggara,” katanya di ruang kerjanya, Senin (8/6/2020).
Kadis Pariwisata Kabupaten Ciamis mengaku awam dengan game online, makanya saran dan keritikan akan ditampung dan dikoordinasikan dengan pihak penyelenggara yakni Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.
“Saya akan berkoordinasi dan berdiskusi juga menyampaikan saran dari rekan-rekan ormas kepada pihak penyelenggara, sekali lagi terimakasih atas masukannya,” tandasnya.
Laskar Merah Putih (LMP) beserta Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) menilai penyelenggaraan game online yang sedang booming dikalangan anak muda tersebut cenderung banyak dampak negativ. mereka mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Senin (8/6/2020), untuk memberikan kritikan dan masukan pra terselenggaranya helatan tersebut.
Game online sering kali dikaitkan dengan isu kesehatan fisik maupun psikis, seperti dapat menyebabkan gangguan kecemasan, obesitas, gangguan tidur, merusak kesehatan mata, memicu perilaku negatif seperti kekerasan atau tindakan kriminal,” papar Prima Pribadi Ketua LMP Kabupaten Ciamis usai memberikan masukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.
Menurutnya, bahwa pada bulan Juni 2018 yang lalu WHO (World Health Organization) secara resmi telah menetapkan kecanduan game sebagai salah satu gangguan mental, didasarkan pada dokumen klarifikasi penyakit intenasional ke-11 yakni International Classified Desease (ICD), gangguan ini dinamakan sebagai gaming disorder yakni perilaku bermain game dengan gigih dan berulang sehingga menyampingkan kepentingan hidup lainnya.
“Maka dari itu, sebelum helatan digelar saya minta kepada Kadis Pariwisata agar mempertimbangkan penyelenggaraan tersebut. Syukur-syukur bisa dibatalkan, karena dampaknya sudah sangat jelas,” tegasnya.
“Aspek sosialnya tentunya masyarakat menilai lebih banyak madharat dibanding maslahatnya. Saat ini, penanggung jawab kegiatan Tomi tidak dapat dikonfirmasi. Jadi kami berdiskusi langsung kepada pucuk pimpinan yaitu Kadis Pariwisata” ungkap Endang Baret dari BPBN menambahkan. abraham