Jembatan Ketungau 2 Terancam Mangkrak, Diduga Penyebabnya Pemindahan Titik Pembangunan

SINTANG, HR – Pembangunan Jembatan rangka baja Ketungau 2 di Desa Senangan Kecil, kecamatan Ketungau Tengah kab Sintang Kalimantan Barat, terancam mangkrak lantaran banyak persoalan yang membelitnya.

Jembatan rangka baja Panjang 120 meter, Lebar 8 meter yang dibangun sejak 2017/2018  dari DAK Penugasan, lanjut tahun 2019 DAK Reguler dan mobilisasi rangka baja, total Tiga tahun anggaran Rp 17.5 Milyard.

Perusahaan yang mengerjakannya (pemenangnya-red) antara lain, Tahun 2017, PT. Nokan Nayan, 5 M, Tahun 2018- PT. Kreasindo Putra Bangsa, 5 M, dan tahun 2019, CV.Riyan Putra Pratama, 6.5 M, CV.Penggawang Putra mobilisasi rangka baja, Rp 1.M.

Adapun masalah yang membelit pembangunan Jembatan Ketungau 2 oleh sejumlah nara sumber HR menyebutkan mulai 2017, diawali dari pemindahan titik pembangunan jembatan.

Dimana titik awal rencana 2015 telah dibangun jalan oleh Bupati Milton Crosby, tanahnya gratis, tetapi pada saat mau dibangun 2017 tiba-tiba bergeser 60 M ke hilir oleh tim teknis PU dan Satker DPU Kab Sintang.

Akibat penggeseran titik pembangunan jembatan itu, masalah baru-pun timbul yakni, masyarakat tuntut ganti rugi tanahnya. (Baca, Sebatang pohon-pun saya minta ganti rugi).

Jembatan Ketungau 2 tahun 2019.

Dan, yang paling tak masuk diakal tindakan pemkab Sintang kemudian adalah, pemilik tanah belum setujui tanahnya di pakai titik jembatan, pembangunan dilaksanakan, sehingga sekarang (Pak Emperiang pemilik tanah-red) buat larangan ditanahnya, Dia benar dan kami dukung, ujar para nara sumber HR ini.

Masalah berikutnya adalah, pembangunan 2 abudmen, satu tiang tengah, beberapa kali ditinggikan lantaran terlalu rendah dan kurang lebar, lagi – lagi ini masalah bangunan, isunya ada faktor pemindahan titik bangunan, kutip mereka.

Kemudian dinding abudmen yang tergerus air sungai juga pernah terjadi dan harus ditambal, dan, tambalannya tersebut-pun banyak pihak meragukan kualitasnya.

Entah karena tukang yang tidak menguasai konstruksi jembatan baja, atau karena pemindahan titik bangunan, faktanya ketika abudmen dan tiang tengah selesai dibangun, tiba pemasangan bentangan kurang 2 meter.

Tak pelak saat itu, semua tukang bingung meski akhirnya bentangan dibongkar, sambil menunggu bentangan baru sesuai ukuran di order, tukang sempat kocar-kacir dilapangan, ungkap warga ini kemudian.

Bahkan pasca bentangan kurang 2 meter, suara-suara miring perencanaan jembatan yang tidak terkoordinasi, antara tukang, kontraktor dan pengawas (PPTK) sempat tersiar ke warga.

Tidak hanya itu masalahnya, masih dikisaran tahun 2017-2018 juga muncul informasi bahwa bentangan pengganti di duga di beli dipasar bebas.

Bupati Sintang Jarot Winarno dan Zulherman yang sama umbar statmen bohong soal jembatan Ketungau 2.

Sementara tiang tengah jembatan masih juga kurang tinggi jika diukur dari debit air banjir (Pasang).

Masalah ini terkuak, ketika banjir 2019-2020, kenderaan motor bandung dan tongkang nyaris nyangkut di bentangan jembatan, hanya sekitar 50 Cm selisih, padahal belum banjir besar.

Dua masalah ini muncul setelah bentangan dipasang, sedangkan pekerjaan sudah mau pengecoran lantai.

Masyarakat dengar, karena kontraktor mau mengejar termen akhir 2019, tiang tengah itu tidak jadi diangkat (Dongkrak) tetapi lanjut rencana pengecoran lantai, tapi lagi batal tidak jelas alasannya hingga tahun 2020.

Pengecoran lantai baru dimulai sebelum idul fitri 2021, rencananya lanjut lagi Juni 2021, tapi kami masyarakat Ketungau Tengah tetap pesimis jembatan Ketungau 2 tidak mungkin rampung tahun 2021 ini.

Apa yang disampaikan bupati Sintang Jarot Winarno dan Zulherman anggota dewan Dapil Ketungau, bohong, tahun 2022-pun jembatan itu belum tentu rampung, kecam warga itu.

Jembatan Ketungau 2 yang  posisi tengah turun.

Alasan warga Ketungau pesimis, karena 2 arah jalan ke jembatan belum dibebaskan/di ganti rugi lunas oleh pemkab Sintang.

Maka percuma saja jembatan dibangun/selesai, jalan keluar masuknya tidak ada.

Padahal, ini masalah tanah/jalan menurut warga, hal penting tapi disepelekan, ada kelalaian komunikasi terhadap pemilik, nilai warga.  

Belum tuntas pembebasan tanah ungkap warga, masalah hutang-hutang lama kontraktor ratusan juta rupiah kepada masyarakat juga menjadi hambatan pembangunan jembatan tepat waktu.

Dengar-dengar, bila hutang lama kontraktor belum dilunasi kepada masyarakat pemasok matrial, maka matrial berikutnya tidak akan disuplay.

Bahkan bila tidak dilunasi tepat waktu akan ada aksi demo dan penutupan/segel jembatan oleh masyarakat.

Hal utang ini tentu saja bisa perlambat pekerjaan dan memperjelas faktor mangkraknya jembatan.

Termasuk kami para tokoh masyarakat Ketungau Tengah, tentu akan membela warga kami, tegas para nara sumber HR ini.

Sudalah sedemikian terbuka masalah-masalah yang membelit pembangunan jembatan Ketunga 2, pendekatan kepada masyarakat setempat-pun tidak ada.

Foto salah satu Abudmen yang tergerus air sungai.

Baik dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pimpinan proyek, kontraktor, dan staf dilapangan sama saja.

Bayangkan, tiga tahun proyek jembatan Ketungau 2 dikerjakan, papan nama proyek tidak pernah ada, maka ini proyek kami sebut, ‘proyek sim salabim’, ujar mereka.

Boro-boro adakan pendekatan kepada kami selaku tokoh masyarakat, kepada masyarakat pemasok matrial saja sering bohong saat tiba waktu bayar.

Kembali ke anggaran tahun 2019, yang pagunya sebesar 6,5 M, tapi kontraktornya CV, Riyan Putra Pratama, di isukan hanya mengelola 4,5 Milyard saja, yang 2 M tidak diketahui mengalir kemana.

Lantaran kontraktor CV Riyan hanya mengelola anggaran 4,5 M, maka isunya kemudian aitem pekerjaan 2019 ada yang tidak dikerjakan, alasannya covid 19 dan segala macam.

Namun, masyarakat Ketungau Tengah tidak lantas menerima alasan itu, sebab isunya yang lain ada juga mengaitkan Pilkada 2020.

Hal mengaitkan 2 M dimasa pilkada Sintang 2020 itu, dikarenakan informasi pencairan anggaran 2019 dari BPKAD kab Sintang, dilakukan diakhir Desember 2019.

Sejauh mana kebenaran informasi ini, biarlah penegak hukum yang mencarinya, kami hanya mendengar desas desus saja lalu kami kaitkan dengan situasi pembangunan jembatan yang terseok-seok pembangunannya.

Maka kami barangkali tidak salah sebut jika jembatan Ketugau 2 terancam mangkrak oleh karena anggarannya habis, ironisnya, informasi habis anggaran karena lebih bayak mengalir ke pihak – pihak (2017-2018-2019) di duga ada korup berjemaah.

Sesungguhnya, kami warga Ketungau Tengah pada akhir 2020 lalu telah tegas meminta Kementerian PU, KPK/Polisi dan Jaksa agar mengaudit pembangunan jembatan Ketungau 2, karena kami menyaksikan ada kerancuan pembangunan jembatan.

Bahkan, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, ketika melihat langsung pembangunan jembatan (3/11/202) juga mengira  ada kelainan standart teknis pembangunan jembatan baja yang tidak terpenuhi.

Ketika itu ia meminta kementerian PU melihat langsung ke lokasi dan menghentikan pembangunan, boleh dilanjutkan setelah tim teknis kementerian PU mengijinkan, kutip warga lancar.

Maka dalam kesempatan ini pula, kami mendesak penegak hukum republik ini, mohonlah segera periksa jembatan Ketungau 2, jika tidak ada masalah di temukan syukur jembatan cepat selesai dikerjakan, seru mereka.

Demikian sejumlah nara sumber HR di lokasi jembatan Ketungau 2 ketika HR berada disana (12/5) lalu.

Mereka adalah para tokoh masyarakat Ketungau Tengah dibidangnya masing-masing, Yusak (42) Amin Suyitno (50) Empunyu (60) dan Yus Wardi.

Yusak dan kawan-kawan saat diwawancara HR (Tomas Ketungau Tengah).
Loading...

Dilain waktu, HR ketika meminta konfirmasi Kepala Dinas PU Kab Sintang Ir Murjani, MT, terkait pembangunan jembatan Ketungau 2, selalu mengelak.

Dia bahkan pernah menyuruh menghubungi perusahaan yang mengerjakan, PPTK dan pengawas, menyebut nama, Zulherman, Anton, Beni, Ason dan Dasnawati, namun diakhir jawabannya selalu katakan bahwa pengerjaan jembatan terus dilakukan.

Zulherman, Kader Partai Nasdem anggota DPRD Sintang, sekarang, pemborong jembatan 2017-2018  yang disebut Murjani, beberapa kali dihubungi HR baik lewat Wa tidak menggubris sama sekali.

Namun untuk diketahui pembaca HR, disaat berita ini diturunkan, HR mendapati semacam surat atau catatan aliran uang tahun 2017 – 2018 dari seseorang dan orang tersebut bersedia bersaksi di pengadilan bila diperlukan.

Pada surat atau rincian aliran uang yang tertera disana, dimungkinkan adalah penggunaan anggaran 2017 – 2018 sebesar Rp 10 Milyard.

Dan jika memperhatikan catatan aliran dana/uang tersebut, patut di duga faktor utama terancam mangkraknya jembatan Ketungau 2.

Dalam catatan itu ada 3 nama orang ketika dikonfirmasi HR membenarkan bahwa mereka menerima uang tersebut cocok besarnya, tanggal, bulan dan tahun tertera di sana. tim

Tinggalkan Balasan