 |
| Bupati Natuna dan DPRD Natuna melakukan sidak di proyek pasar modern. |
NATUNA, HR – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Natuna tinggal hitungan dan akan segera dilaksanakan. Namun, sejumlah mega proyek belum juga rampung dikerjakan sebagai simbol karya pembangunan dimasa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Ilyas “beramal” (bersama Imalko-red).
Adapun mega proyek yang saat ini sedang dikejar target penyelesaiannya yakni, Bandara Enclave Cipil Ranai dengan anggaran Rp178 miliar, pasar modern Rp36 miliar, gedung DPRD Natuna Rp46 miliar. Proyek tersebut diharapkan dapat selesai sebelum akhir tahun.
Sayangnya, dari ketiga proyek itu, baru Bandara Enclave Sipil yang pembangunannya akan segera rampung. Sementara itu, dua pembangunan lainnya yakni Pasar Modern Ranai yang dikerjakan oleh PT Mangku Buana Utama Jaya dan gedung DPRD Natuna oleh PT Istaka Karya, diprediksi akan molor dari target.
Pengamatan HR pada 10 Juli lalu, areal pembangunan pasar modern tampak sepi dari kegiatan pekerja bangunan, sedangkan pada proyek gedung DPRD Natuna hanya terlihat beberapa tukang sedang bekerja.
Yayat, salah seorang pegawai non jabatan di PT Istaka Karya yang ditemui HR di lokasi pembangunan gedung DPRD Natuna mengatakan, pekerjaan masih on schedule sesuai dengan progres yang diharapkan. Namun, Idul Fitri pekerjaan dihentikan selama 10 hari hingga tanggal 24 Juli.
“Karena Idul Fitri banyak pekerja kita yang pulang ke kampung halaman, namun mereka wajib ada disini lagi tanggal 24 Juli. Bahkan akan ada penambahan jumlah pekerja yang datang kesini,” kata Yayat.
Pada 17 Mei lalu, Bupati Natuna H. Ilyas Sabli bersama DPRD Natuna melakukan blusukan ke sejumlah mega proyek tersebut. Melihat pembangunan Pasar Modern Ranai yang pembangunannya baru berjalan 20 persen, Ilyas mulai ragu pengerjaannya akan rampung di akhir tahun.
Ilyas mensinyalir, terdapat oknum perseorangan yang meminjam nama perusahaan PT Mangku Buana Utama Jaya untuk menggarap proyek pasar tersebut sehingga menimbulkan masalah. Hal ini pun telah dikonsultasikannya dengan Kejaksaan Negeri Ranai, karena khawatir mega proyek itu tidak rampung hingga akhir masa jabatannya.
“Dulu kami yakin pasar itu dikerjakan langsung oleh perusahaan pemenang proyek. Tapi belakangan muncul tanda-tanda kalau mereka mempergunakan subkon-subkon lainnya. Saya rasa itulah sumber masalahnya, kalau masalah alokasi dana tidak ada yang telat karena anggaran sudah tersedia,” kata Ilyas.
Di waktu yang berbeda, Wakil Bupati Natuna Imalko S.Sos mengatakan, untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan proses menemukan akar permasalahannya. Setelah mendapatkan laporan dari tim tekhnis, dinas pekerjaan umum (PU ) akan langsung melayangkan surat panggilan kepada kontraktor.
“Jelasnya saya belum bisa berbicara banyak karena masih menunggu dinas PU mengetahui akar masalahnya dulu. Saat ini sepengetahuan saya sudah surat panggilan yang ke 2 dilayangkan oleh dinas PU kepada kontraktor itu,” tutur Imalko. ■ fian
