JAKARTA, HR – Paket Penyempurnaan Bendungan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara; Kalimantan Timur; Kab. Kutai Kartanegara; 0 Unit; 0 juta m3; F; K; MYC dengan nilai HPS Rp 179.979.682.000,00 sarat kepentingan dengan memenangkan rekanan tertentu dengan penawaran tertinggi dengan setara 99, 15 persen.
Paket di wilayah Kalimantan Timur tersebut ditetapkan sebagai pemenang PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan penawaran terkoreksi/terkontrak Rp 178.446.504.000,00 atau dengan setara 99,15 persen yang bersumber APBN 2023 dan baru saja selesai tender pada pertengahan Juli 2023.
Terkontrak perusahan plat merah tersebut dengan penawaran tertinggi atau setara 99, 15 persen itu diduga dikondisikan sedemikian rupa dengan tiada lawan, yang mana satu satunya ada peserta dengan memasukkan penawaraan dengan terendah sekali, dan perusahan tersebut tidak memiliki kualifikasi dan klasifikasi.
Sebab, sesuai penelusuran koran Harapan Rakyat (HR) dan www.harapanrakyat.online.com dan berdasarkan di laman aplikasi layanan lpse Kementerian PUPR, terdapat ada dua peserta yang memasukkan dokumen pemilihan antara lain : PT. Harta Tahta Wanita dengan penawaran/terkoreksi Rp 143.190.000.000,00 dan PT Brantas Abipraya (Persero) Rp 178.446.504.000,00, dan bila dibandingkan dengan dari penawaran terendah, maka ada selisih Rp 35. 258.594.000 (Rp 35, 25 miliar).
Waah, sangat luar biasa selisihnya jauh dari penawar terendah dan hingga berpotensi Kerugian Negara.
Lalu, peserta/perusahaan yang memasukkan dokumen pemilihan PT. Harta Tahta Wanita diduga hanya sebagai “pendamping” dengan tujuan untuk memuluskan penawaran tertinggi oleh PT Brantas Abipraya (Persero)/PT BA.
Juga diduga PT Harta Tahta Wanita adalah bawaan atau diusung oleh peserta pemenang PT BA Persero sebagai tujuan “pendamping” agar terkesan memenuhi jumlah peserta yang lulus prakualifikasi atau terhindar gagal tender.
Bahkan ada modus, dimana pihak penyedia jasa (PT Brantas Abipraya) itensif atau diasitensi pada sebelum pemasukan dokumen pemilihan Penyempurnaan Bendungan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara; Kalimantan Timur; Kab. Kutai Kartanegara dengan pihak pihak tertentu, khususnya Pokja Pemilihan agar semua dokumen yang diajukan oleh PT BA terkesan memenuhi persyaratan.
Lalu penelusuran HR, peserta PT Harta Tahta Wanita dengan NPWP : 40.040.018.0-448.000 tidak memiliki sejumlah dokumen sebagai layaknya perusahaan kontraktor antara subbidang/klasifikasi atau SBU, pengalaman/kemampuan dasar (KD) dan lainnya.
Bahkan domisili/kantor PT Harta Tahta Wanita tidak terdapat berada dimana diperoleh HR, dan hanya sesuai NPWP 40.040.018.0-448.000 yakni dengan kode “448” adalah bertempat atau berada sesuai dikeluarkan oleh KPP Pratama Depok Sawangan, sehingga PT Harta Tahta Wanita diduga “perusahaan fiktif”.
Sehingga keikutan peserta tender oleh PT Harta Tahta Wanita dipaket Penyempurnaan Bendungan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara; Kalimantan Timur; Kab. Kutai Kartanegara uat dugaan hanya sebagai formalitas yang tidak memenuhi persyaratan, itu sebagai “pendamping” menggolkan PT Brantas Abipraya dan hingga wajar sebagai penawar tertinggi?
Bahkan oleh Pokja sangat wajar menggugurkan peserta PT .Harta Tahta Wanita, sebab memang sejumlah persyaratan yang disampaikan/ Download Dokumen Pemilihan samat sekali tidak ada, sehingga tidak memenuhi persyaratan antara lain : kelengkapan dokumen seperti memiliki SBU SI001 KBLI 2015 atau BS010 KBLI 2020 kualifikasi usaha besar, dokumen penawaran seperti metode pelaksanaan pekerjaan, daftar isian peralatan utama berserta bukti kepemilikan, daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pengguna Jasa, Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDP, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan Daftar Kuantitas Dan Harga, Tidak Memiliki Kemampuan Dasar (KD) lingkup pekerjaan Perbaikan Bangunan Bendungan (dam) ; Tidak Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, Sertifikat Keselamatan Konstruksi dan lainnya sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan
Surat kabar Harapan Rakyat (HR) dan www.harapanrakyat.online.com telah mengajukan surat konfirmasi nomor 049 /HR/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 kepada Kepala BP2JK Wilayah Kalimantan Timur – Ditjen Bina Konstruksi
(bp2jkw@gmail.com), namun sampai saat ini tidak ada tanggapan.
Begitu pula surat konfirmasi dan klarifikasi disampaikan dengan nomor : 050/HR/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 kepada Yth. Kepala UKPBJ Khusus Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Karya Kementerian PUPR juga sampai saat ini tidak ada tanggapan hingga berita naik cetak. tim
Diduga Konspirasi Tender Hingga PT Brantas Abipraya Menang Telak 99,15 %
