PANGKALPINANG, HR – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Safrizal ZA, resmi membuka Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023, dan Penatausahaan Perbendaharaan bagi Satker Pusat dan Dekonsentrasi, di Swiss-Belhotel, Pangkalpinang, Kamis (1/2/2024).
Pj. Gubernur Safrizal yang juga menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menyebutkan, terdapat beberapa catatan evaluasi yang harus dilakukan perbaikan, walaupun berdasarkan hasil penilaian IKPA 2023, Ditjen Adwil meraih skor akhir 94,36.
“Evaluasi seperti masih adanya keterlambatan dalam penyampaian tagihan ke KPPN, sehingga memghambat pelaksanaan kegiatan, dan mempengaruhi penilaian IKPA. Kemudian, masih kurangnya perhatian dalam memahami, dan memperhatikan langkah-langkah akhir tahun. Terakhir, masih ada satker yang terlambat dalam penyetoran sisa kas bendahara melebihi 31 Desember 2023,” katanya.
Selain itu, disebutkan alumnus terbaik angkatan pertama IPDN ini mengatakan dalam pelaksanaan anggaran masih terdapat unit kerja yang tidak memahami pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja, dan dokumen pertanggungjawaban, sehingga perlu dilakukan sosialisasi berkenaan kebijakan pengelolaan keuangan. Untuk itu, ia meminta komitmen bersama semua pihak terkait untuk melakukan perbaikan.
“Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel, diperlukan bendahara pengeluaran yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas itu dipengaruhi, pertama sejauh mana penatausahaan perbendaharaan dapat mendukung pembiayaan kegiatan secara lancar, dan tepat waktu,” katanya.
Kedua, lanjutnya, sejauh mana pengadministrasian dokumen dan bukti-bukti belanja secara tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, taat dan tertib terhadap ketentuan yang berlaku, serta memungut, dan kepatuhan dalam memotong, menyetorkan pajak. Keempat, profesional dalam menjalankan fungsi, dan kewajiban bendahara selaku wakil dari bendahara umum negara.
“Yang terakhir, adaptive dengan perkembangan teknologi, dan peradaban. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perbendaharaan harus menyesuaikan diri sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan tugas, dan fungsinya akan kompatible dengan kebutuhan, serta lebih meringankan beban kerja,” katanya.
Sementara itu, menghadapi tahun 2024, Pj. Gubernur Safrizal berharap dari kegiatan tersebut, dapat dimaksimalkan untuk menemukan solusi terbaik, sehingga dapat mencapai target yang sudah ditentukan, baik ditingkat kementerian/lembaga, maupun secara nasional.
“Saya sampaikan terima kasih atas komitmen KPA, PPK, BP, dan PPSPM dalam melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran untuk mencapai target nasional. Dengan diserahkannya juknis pengelolaan anggaran hari ini, bisa digaspol, karena harus memanfaatkan waktu yang ada, dan kita buktikan di 2024,” katanya menambahkan.
Pembukaan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023, dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj. Gubernur Safrizal, dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada 10 daerah yang memiliki nilai IKPA, dan realisasi anggaran terbaik.agus priadi
