SURABAYA, HR – Tata kelola anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 layak disorot. Hal tersebut berkaitan dengan adanya tudingan miring publik terhadap kegiatan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan sistem Penunjukan Langsung (PL).
Untuk kegiatan pekerjaan PL tersebut, disinyalir hanya menjadi lahan basah oknum pejabat BPBD untuk meraup keuntungan pribadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh HR, penyedia/pelaksana kegiatan diduga diplot terlebih dahulu, baru kemudian nama kegiatan pekerjaan PL diumumkan di dalam Rencana Umum Pengadaan. Dengan kata lain pelaksana kegiatan merupakan perusahaan binaan orang dalam.
Tudingan miring tersebut diduga ada benarnya, dimana dari hasil temuan HR (23/12) di lapangan, ternyata ada kegiatan pekerjaan yang lokasinya berada di sekitar lingkungan kantor BPBD Jatim, tetapi tidak memiliki papan proyek alias proyek siluman. Kegiatan pekerjaan tersebut yakni pemasangan paving.
Terkait keberadaan proyek tersebut, HR mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke Suban selaku Kepala BPBD maupun Bambang selaku bagian perencanaan. HR mempertanyakan darimana asal pembiayaan/anggaran kegiatan tersebut, tetapi sayangnya Suban yang pernah duduk sebagai Kabid di Dinas Perhubungan Jatim tidak menjawab.
Dari pengamatan HR, lahan/lokasi pekerjaan pemasangan paving tidak terlebih dahulu dibersihkan pelaksana, padahal menurut aturan mainnya lahan harus terlebih dahulu dibersihkan dari tumbuhan maupun kotoran lainnya.
Sementara untuk tanah timbunan, HR menemukan masih banyaknya campuran bongkahan batu melebihi kepalan tangan orang dewasa. Ironisnya, temuan HR tersebut terkesan didiamkan oleh PPK PBBD Jatim. ian
