BANDUNG, HR – Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kembali menerima suntikan dana segar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar menyetujui penyertaan modal daerah (PMD) senilai Rp150 miliar bagi PT BIJB sebagai pengelola bandara.
Kesepakatan itu tercantum dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025. Dari total dana, Rp50 miliar akan dialokasikan melalui perubahan APBD 2025, sedangkan Rp100 miliar sisanya disiapkan untuk tahun 2026.
Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, menjelaskan bahwa penyertaan modal ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai persoalan di BIJB.
“Untuk mengatasi permasalahan kompleks di BIJB, disetujui penyertaan modal sebesar Rp150 miliar hingga tahun depan. Tahun ini Rp50 miliar digunakan untuk operasional, dan Rp100 miliar tahun 2026 untuk pengembangan,” ujar Jajang, Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan bahwa dukungan dana tersebut harus mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap Bandara Kertajati. “Melalui strategi seperti promosi dan subsidi tiket, kami berharap masyarakat kembali percaya dan memilih Kertajati sebagai bandara utama,” ujarnya.
Jajang berharap Bandara Kertajati segera beroperasi penuh dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejak diresmikan pada 2018, Kertajati belum menunjukkan geliat signifikan sebagai bandara internasional terbesar kedua di Indonesia.
“Sekarang baru ada satu rute internasional menuju Singapura. Ke depan, kami berharap Kertajati benar-benar menjadi kebanggaan dan BUMD unggulan Jawa Barat,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Muhamad Romli, menegaskan bahwa PT BIJB harus memanfaatkan dana secara optimal untuk membangkitkan aktivitas di bandara yang berlokasi di Kabupaten Majalengka.
“Kita harus mendukung operasional agar tidak mati. Pada saat yang sama, BIJB perlu lebih atraktif melanjutkan kebijakan gubernur. Tanggung jawab utama ada di manajemen BIJB,” ucap politisi PPP ini.
Romli juga mendorong percepatan rencana menjadikan Kertajati sebagai pusat pemberangkatan jemaah haji dan umrah. “Langkah itu harus segera direalisasikan agar berdampak langsung bagi kemajuan BIJB,” tegasnya.
Ia menambahkan, meski jumlah PMD belum besar, manajemen harus memaksimalkan penggunaannya. “Dana ini untuk mendukung kegiatan agar operasional bandara tidak berhenti,” pungkasnya. horaz
