BANDUNG, HR – Bantuan pemerintah untuk mereka yang terdampak pandemi Covid-19 ditambah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditengarai tidak sepadan dengan jumlah warga yang terdampak ekonominya, karena itu bantuan yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya, kepada wartawan melalui selularnya.
“Jadi, dinsos, kecamatan, desa, hingga RT/RW harus jeli dalam memilih penerimanya, karena sangat berisiko terjadinya gejolak di arus bawah, mengingat jumlah bantuan yang diberikan tidak sepadan dengan jumlah warga yang terdampak kehidupan ekonominya,” sebutnya.
Jatah yang ditetapkan oleh Pemprov Jabar untuk masing-masing daerah mendapatkan porsi berbeda, seperti di Kabupaten Bogor, bantuan dijatah untuk 100.012 kepala keluarga (KK) masing-masing senilai Rp 500 ribu.
Politisi Partai demokrat ini menilai. Jatah bantuan tersebut tak sepadan dengan jumlah warga yang terdampak, karena itu Pemkab Bogor harus selektif saat melakukan pendataan. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
Diingatkannya kembali, bahwa yang berhak menerima bantuan tersebut adalah warga miskin baru di luar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). horaz
