JAKARTA, HR – 72 Tahun Indonesia merdeka menjadi “alat uji” bagi eksistensi Pancasila. Dan tahun 2017 menjadi alat ukur 2019 seperti apa Pancasila terhadap 2020. Demikian diutarakan Sekjen ARUN dan Pemerhati Geopolitik, Bungas T Fernando Duling, Jumat (20/10/2017) di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur.
 |
| Bungas T Fernando Duling |
Dikatakannya, tanggal 1 Juni 2017 Pemerintah Indonesia menegaskan Saya Indonesia dan Saya Pancasila dalam memperingati hari Pancasila. Maka “saya”, yang dimaksud sudah tentu bukan hanya bernama Ir. Jokowidodo melainkan “saya” Kepala Pemerintahan dan Negara Indonesia sebagai Presiden RI.
”Saya Indonesia, Saya Pancasila menunjukan jelas bahwa letak de’fakto Pancasila menjadi Jiwa tertinggi bagi Indonesia dari suara lembaga Eksekutif,” ujar Bungas T Fernando Duling, biasa dipanggil Nando.
Sudah tentu hirarki eksekutif, menurutya dapat menjawab pernyataan tersebut dan secara sistematis menyerap pada Visi-misi setiap “para” pembantu Presiden.
“Sehingga Saya Indonesia, Saya Pancasila bukan hanya sebatas kekuatan de’fakto tetapi juga menjadi kekuatan de’jure,” sebut Nando.
Ia mempertanyakan sudahkah capain ini terjadi ?. Tapi yang jelas 1 Juni 2017 sampai dengan hari ini Oktober 2017, menurut Nando tidak sedikit peristiwa politik dan penyelesainnya tidak menggunakan “Rumusan Pancasila”, namun lebih cendrung kegaduhan tersebut saut menyaut menjadi dikotomi mempertahankan kekuasaan atau menjatuhkan kekuasaan atas kepentingan yang terselubung dan secara teori potensial. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang “invesible hand”.
Terkait pada 16 Oktober 2017, Nando mempredisksi ada “peristiwa” penting dimana Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI.
“Penting disini dan menjadi tolak ukur DKI adalah pernyataan “Pidato” Gubernur, bukan Pidato Anies Baswedan sebagai warga masyarakat Indonesia semata,” ungkapnya.
Sebab, lanjut Nando, pidato yang disampaikan dalam pelantikan Gubernur DKI tentunya mengandung rumus; Unsur Filosofi, Unsur Idiologi, Unsur Strategi, dan Unsur Taktik. Terkemas dalam kurang lebih 16 alenia yang mengandung intisari dari siratan visi dan misi membawa DKI lima tahun kedepan.
“Pancasila adalah identitas yang tegas tersurat dalam pidato sehingga unsur-unsur kalimat tidak dapat dipisahkan dari hal-hal mendasar Pancasila sebagai identitas yang jelas dalam menjalankan tujuan yang terkandung di dalam lima sila Pancasila,” tandas pria yang juga berpengalaman sebagai aktifis ini.
Lebih jahu pria yang berpenampilan rambut gondrong ini memaparkan kata “Pribumi” yang mencuat tungal dan tidak menjadi rangkaian dari isi pidato. Jelas adanya ini adalah langkah pelemahan yang terkandung dalam isi pidato secara utuh.
Dan fakta yang tidak dapat dipungkiri “mental” politik kembali terukur bahwa “idiologi” sebagai jiwa politik sudah tidak menjadi basis gerakan dan pemikiran politik.
Sudah tentunya kegaduhan atas kalimat “pribumi” menjadi bahan pemetaan kekuasaan-kekuasaan “ruang gelap” dalam mengontrol peristiwa 2019 dan tentunya 2020.
Peta bumi ini menjadi alat ukur baik secara geo politik maupun geo strategi melihat Indonesia yang berletak silang strategis dalam tata letak pergeseran konflik dari “perang darat menuju perang laut”.
“Maka 2019 dan 2020 adalah fakta faktual yang akan terjadi di Indonesia dalam oprasi “corporate” dalam skema perang inkonvensional paska Perang dingin dan berlanjut pada Perang Strategi RRCcs vs Ascs, yang tentunya menjadi perang grand desing “Corporate” dalam menuju World Free Trade Area,” tandas Nando.
Melihat sisi ini, Ia meyakini menjadi jelas “Pancasila” harus dilemahkan bagi kepentingan meletakkan Indonesia sebagai basis “perebutan wilayah” sebagai pemasok energi, pangan dan air dalam kepentingan perang grand desing corporate dalam menguasai “Indonesia” untuk dunia.
Pasalnya tahun 2017 adalah fase “kritis” Pancasila, fase dimana Pancasila hanya sebagai dongeng “pencitraan” atau Pancasila dibela sebagai kesadaran bahwa Pancasila adalah perasaan umum rakyat Indonesia yang terumuskan dalam suasana kebatinan para Foundhing Fathers bangsa Indoneia.
Maka Pancasila, DKI, Indonesia suatu keharusan yang harus “dibiaskan” dan dihilangan disoreantasinya, bagi mereka yang sedang bekerja atas nama kegaduhan “pribumi”.
Selanjutnya pembuktian para pembela Pancasila di uji kemampuannya dalam menghimpun kekuatan Pancasila.
“Ketika Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, segala aturan dan UU yang bertentangan dengan Pancasila harus segera gugur,” kata Nando mengingatkan.
Inilah alat barometer Saya Indonesia, Saya Pancasila dan kegaduhan pidato Gubernur DKI apakah pencitraan terhadap Pancasila atau mewujudkan Pancasila,” pungkas ayah dua putra ini. igo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
