SINTANG, HR – Kapolres Sintang AKBP Ventie Bernard Musak, melalui Kasat Bimmas Polres Sintang AKP, Joni M. terkait aksi petani panen massal kebun plasma dan inti PT Citra Kalbar Sarana (PT.CKS) di kecamatan Sepauk, Kab. Sintang Kalimantan Barat (5/4) lalu, kepada media ini (8/4) menjelaskan, sehari setelah peristiwa itu, pihaknya atas permintaan perusahan, langsung bergerak ke tempat kejadian.
Disana, selain melihat kebun yang dipanen massal tanggal (5/4/2021), juga menemui beberapa orang koordinator aksi diantaranya, Sukarca, Jambak, Saefuddin dan Amas.
Joni menyebut, dari personil aksi yang di sambangi secara humanis di rumahnya masing-masing, pihak kepolisian mendapatkan pengakuan dan informasi bahwa aksi panen massal benar dilakukan petani oleh karena kecewa kepada PT CKS.
Kekecewaan tersebut bukan saja kepada perusahaan tetapi juga kepada banyak pihak terkait yang tidak merespon keluhan petani PT CKS puluhan tahun.
Misalnya mulai dari pola bagi hasil yang rendah, perawatan kebun, pembangunan jalan produksi, ketidak jelasan batas lahan plasma dengan inti, dan berikutnya soal kapan pengembalian lahan kepada masyarakat.
Petani lanjut Joni, sebagaimana dijelaskan Sukarca selaku penerima perintah petani (11/3/2021), dalam hal menghentikan panen massal oke saja asalkan pihak perusahaan bersedia duduk satu meja dengan menghadirkan pemerintah, Bank, BPN, KUD dan petani.
Setelah mendengar alasan petani lakukan aksi panen massal tersebut, petugas kepolisian kemudian sampaikan/sarankan agar panen massal dihentikan mulai 6/4 dan agar menempuh jalur dialog.
Jika masih lakukan panen, maka mungkin saja perusahaan akan menuduh petani melanggar kesepakatan dan melaporkannya ke polisi, petani kemudian bisa dikenai pasal pencurian, jelas Joni.
Sepertinya, para koordinator tersebut menuruti saran petugas, tinggal dari pihak perusahaan bagaimana merespon dan menjalin komunikasi kepada petani tersebut.
Sebagai aparat keamanan bidang bimbingan masyarakat dari Polres Sintang telah melaksanakan tugas dan fungsi kami sesuai perintah, “kita ikuti saja apakah kedua pihak laksanakan dialog,” ujar Joni.
Diwaktu berbeda, Estate Manager PT. CKS, PFD.Malau, ketika dihubungi media ini mengenai alasan – alasan petani melakukan aksi panen, Dia jelaskan sebagai berikut.
Penghasilan petani rendah, tinggi dan normal, tidak sama di semua divisi, dan berdasarkan data perusahaan, penghasilan rendah hanya terdapat di Div 2, dan hal itu terjadi karena areal ada yang dipagar.
Kemudian soal lahan plasma, sebagian sudah terploting, tapi masih ada sebagian lagi belum karena tapal batas Desa belum selesai, sambungnya.
Mengenai jalan produksi, menurut Malau, pembangunan jalan produksi tahun – tahun sebelumnya terganggu pelaksanaan pengerjaannya juga karena ada oknum-oknum melakukan pemagaran sehingga pembangunan terkendala.
Kemudian mengenai Penyerahan lahan ke petani, dari Hasil RAT 2019 sampai 25 tahun umur sawit atau 1 siklus tanaman tapi, sesuai dengan program kerja Management PT.CKS, lahan plasma dipercepat pemberiannya menjadi thn 2023, yang mana kemudian ditolak sebagian petani.
Mengenai Pola kemitraan dan tudingan posisi KUD – Perusahaan, Malau menjelaskan, Pola KKPA dengan sistem 1 atap tentu pengelolaan management tekhnis agronomy dikendalikan penuh oleh Perusahaan, sedangkan KUD sesuai dengan kewenangannya adalah pencairan bagi hasil KUD, iuran anggota, RAT anggota menjadi kewenangan mereka dan KUD memiliki AD/ART tersendiri.
Jadi perusahaan tidak memiliki kewenangan utk mengatur KUD yang menaungi mereka (petani-red) tuturnya.
Lagi tambah Malau, bagi hasil rendah harus dilihat secara proporsional, Ada beberapa tahun tanam yang rendah khususnya di areal-arela rendahan, ungkapnya.
Malau juga berharap sama, peristiwa ini dapat diselesaiakn dengan jalur dialog agar investasi kebun PT CKS tidak terganggu tapi sebaliknya terus memberi dampak mensejahtrakan masyarakat dan petani. tim
