LAMSEL, HR — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memantapkan langkah penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) sebagai upaya mewujudkan sistem sanitasi yang lebih modern dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diperkuat melalui technical meeting bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, yang digelar di Aula Siger Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Lampung, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini diikuti 36 peserta dari berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, hingga Bagian Hukum. Sejumlah instansi juga bergabung secara daring.
Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan teknis dan kelembagaan dalam penerapan LLTT.
Ketua panitia, Verdina Bella Haqi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah dalam menyiapkan implementasi layanan.
“Hal ini untuk mendukung optimalisasi fungsi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sekaligus meningkatkan pengelolaan air limbah domestik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pelaksanaan II BPBPK Lampung, Miarka Risdawati, menegaskan posisi strategis Lampung Selatan sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra, sehingga kualitas pembangunan, termasuk sektor sanitasi, menjadi perhatian penting.
Dari hasil pertemuan, disepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya penyiapan implementasi LLTT untuk mengoptimalkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tanjung Sari di Kecamatan Natar.
Selain itu, percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Pokja LLTT Lampung Selatan juga menjadi prioritas. Proses revisi saat ini berlangsung di Bagian Hukum Setda dengan Dinas PUPR sebagai leading sector dan ditargetkan rampung pada akhir April 2026.
Pemkab Lampung Selatan berharap, melalui penguatan koordinasi dan pendampingan ini, penerapan LLTT dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi kesehatan lingkungan masyarakat. santi
