Gubernur Babel Terima Kunker Komisi X DPR RI, Bahas Pendidikan dan Infrastruktur

PANGKALPINANG, HR — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menerima kunjungan kerja Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, di Gedung Terminal VIP Bandara Depati Amir, Pangkalpinang, Kamis (16/04/2026).

Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, khususnya terkait akses dan kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gubernur Hidayat Arsani menilai audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional sekaligus menyampaikan kondisi riil di daerah.

“Kami mengapresiasi kunjungan ini. Pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat kebijakan pendidikan nasional,” ujar Hidayat.

Ia berharap kunjungan kerja Komisi X DPR RI dapat menyerap aspirasi daerah, terutama terkait pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan.IMG 20260417 WA0004

Sementara itu, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menggali masukan dari daerah sebagai bahan pembahasan di tingkat pusat.

“Kami ingin mengetahui kondisi pendidikan di daerah. Diskusi ini akan kami lanjutkan bersama para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Komisi X DPR RI saat ini tengah merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga berbagai persoalan daerah menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan.

Menurutnya, sejumlah isu strategis mengemuka, seperti kekurangan tenaga guru dan kebutuhan pembangunan sekolah baru, terutama pada jenjang SMA.

“Masih ada wilayah yang belum terlayani pendidikan menengah. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” katanya.

Selain agenda pendidikan, Gubernur Hidayat Arsani juga menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola pemerintahan, pengawasan keuangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan.

Ia juga menilai peran BPKP sangat penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. agus priadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *