PANGKALPINANG, HR — Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dalam memperluas akses keuangan inklusif kembali mendapat pengakuan. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menerima Apresiasi Mitra Strategis Percepatan Akses Keuangan Daerah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Babel.
Penghargaan tersebut diserahkan di sela Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Babel Tahun 2025 yang berlangsung di Ballroom Aston Emidary Bangka Hotel, Kamis (18/12/2025).
OJK memberikan apresiasi kepada Pemprov Babel atas sinergi, dukungan kebijakan, dan komitmen kuat dalam mendorong keberhasilan program TPAKD di seluruh kabupaten dan kota. Penghargaan ini menegaskan posisi Pemprov Babel sebagai mitra strategis OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah.
Rapat Pleno TPAKD 2025 mengusung tema “Monitoring dan Evaluasi Program Kerja TPAKD se-Kepulauan Bangka Belitung”. Kegiatan ini difasilitasi OJK Babel dan diprakarsai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Babel.
Arahan Gubernur Babel Hidayat Arsani yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Agus Suryadi, menegaskan bahwa TPAKD menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar akses keuangan tidak hanya meluas, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus Suryadi.
Deputi Kepala Perwakilan OJK Babel, Soni Prima Nugroho, menyampaikan bahwa apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan atas peran aktif Pemprov Babel dalam mendukung implementasi program TPAKD, mulai dari kebijakan hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Rapat pleno diisi dengan pemaparan materi dari OJK dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Babel, dilanjutkan diskusi mengenai capaian, tantangan, dan evaluasi program TPAKD tahun berjalan. Forum ini juga menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk penguatan monitoring dan evaluasi serta penetapan rencana tindak lanjut yang terukur.
Ke depan, fokus program TPAKD diarahkan pada kelompok prioritas seperti pelaku UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil. Pemprov Babel optimistis percepatan akses keuangan daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. agus priadi
