SUKABUMI, HR — Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Rencana Kerja Pemerintah (Rakor RKP) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 di Hotel Balcony Kota Sukabumi, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan tersebut diikuti para Kepala Perangkat Daerah terkait, seperti Bappeda, BPKPD, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Diskop UKM Perindag, Diskominfo, Satpol PP, DKP3, DPMPTSP, Disporapar, serta Tim Pengelola DBHCHT Kota Sukabumi.
Dalam sambutannya, Bobby Maulana menegaskan bahwa DBHCHT bukan sekadar anggaran tambahan. Dana tersebut menjadi instrumen negara yang memiliki mandat jelas: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat layanan publik, dan memastikan penegakan aturan cukai berjalan efektif.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun program yang memberikan dampak langsung, terasa oleh masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Program seremonial atau tanpa output diminta untuk dihentikan.
Bobby juga menekankan tiga komitmen utama dalam penyusunan program DBHCHT 2026. Pertama, fokus pada dampak sehingga setiap kegiatan membawa manfaat nyata. Kedua, seluruh program wajib sesuai regulasi seperti PMK, Kepmendagri, dan pedoman teknis terbaru. Ketiga, meningkatkan kolaborasi lintas perangkat daerah agar pengelolaan DBHCHT menjadi kerja bersama tanpa ego sektoral.
Ia berharap Rakor ini menjadi titik balik untuk memperkuat tata kelola DBHCHT yang lebih terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat Kota Sukabumi. Pada kesempatan itu, Bobby Maulana sekaligus membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT 2026 dengan tema “Memperkuat Sinergi untuk RKP DBHCHT 2026 yang Tepat Sasaran, Tertib Regulasi, dan Berdampak Nyata.” ida
