BANGKA, HR – Lima anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Dapil Kabupaten Bangka melaksanakan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang I di Pemkab Bangka, Kamis (18/9/2025). Para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan pejabat Pemkab Bangka turut hadir.
Kelima legislator itu adalah Himmah Olvia, Agam Dliya Ul Haq, Maryam, Narulita Sari, dan Imelda.
Himmah Olvia menjelaskan, reses kali ini mereka lakukan secara kolektif untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Kami berlima sepakat melakukan reses di Pemkab Bangka dengan mengundang kepala OPD, camat, dan lurah,” ujarnya.
Narulita Sari menekankan pentingnya mendengar langsung ide serta masukan dari perangkat daerah yang relevan dengan bidang kerja masing-masing anggota dewan. “Saya ingin mendengar langsung masukan dari dinas, kantor, maupun badan di lingkungan Pemkab Bangka. Nantinya semua akan kami masukkan ke dalam pokok pikiran DPRD,” katanya.
Agam Dliya Ul Haq, anggota Komisi IV DPRD Babel, menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas. “Kami fokus pada pendidikan dan kesehatan. Karena itu, saya lebih menekankan masukan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kami siap berkolaborasi dengan kedua dinas tersebut,” ungkapnya.
Maryam, yang juga anggota Komisi IV, menilai reses bersama seluruh pemangku kebijakan Kabupaten Bangka penting untuk menata kembali potensi unggulan daerah. Ia menegaskan sektor infrastruktur menjadi penunjang utama program hilirisasi jangka panjang. “Reses kali ini kami sengaja bersama stakeholder Kabupaten Bangka untuk menata potensi unggulan, terutama infrastruktur,” jelasnya.
Politisi kelahiran Belinyu itu juga mendorong Pemkab Bangka memetakan kawasan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pengembangan sektor unggulan berjalan optimal.
Imelda menekankan pentingnya kesinambungan antara program pemerintah daerah dengan arah kebijakan pembangunan provinsi. “Melalui reses ini, kami ingin memastikan program daerah terhubung dengan kebijakan provinsi. Sinkronisasi ini penting agar aspirasi masyarakat Bangka benar-benar terakomodir,” pungkasnya. agus priadi
