GOWA, HR – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memberikan secara langsung piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa atas keberhasilannya dalam mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni saat menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (20/9).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, H Abd Karim Dania yang turut hadir mendampingi Wakil Bupati Gowa mengatakan, penghargaan dari pemerintah pusat yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan ini merupakan penghargaan atas capaian Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penyajian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini WTP selama tujuh kali berturut-turut terutama selama lima tahun mulai tahun 2013-2017.
“Pemerintah Kabupaten Gowa sanggup menyajikan laporan keuangan dengan meraih Opini WTP tanpa paragraf penjelasan atau WTP clean and clear ini atas dukungan dan kontribusi seluruh SKPD selaku pengguna anggaran dan entitas akuntansi serta seluruh stakeholders khususnya eksekutif dan legislatif serta masyarakat Kabupaten Gowa,” kata Abd Karim Dania.
Sementara itu, pada saat Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018, Menteri Keuangan mengatakan, kita semua bersyukur bahwa setiap tahun kita mencatatkan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance terus mengalami perbaikan.
“Tahun ini pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LK Bun untuk tahun 2017,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya ketika membuka Rakernas.
Menurut Menkeu, opini WTP tersebut adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh stakeholder di dalam rangka untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, dan di dalam rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.
“Hal ini menunjukkan bahwa semua pimpinan, para menteri, para pimpinan lembaga dan jajarannya, serta pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan juga dalam rangka untuk terus meningkatkan transparansi akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan pertanggungjawaban keuangan publik,” ungkap Menkeu. kartia
