JAKARTA, HR – Buruknya Pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas perlakuan dari oknum terhadap warga yang menyuarakan hak suaranya di depan Gedung ART/BPN menjadi sorotan Media, Selasa (15/12/2020).
Pria Umur 54 Tahun Jonner Silalahi asal dari Sumut melakukan Orasi atas perbuatan oknum mafia yang mengeluarkan Sertifikat tanah sehingga membuat warga Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi merasa resah.
Dalam aksinya, Jonner Silalahi mendatangi langsung Kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang di Jakarta mengadukan masalah hal dalam penerbitan SHM yang diduga peraturanya tidak sesuai dengan SOP.
Menurutnya, BPN mengeluarkan sertifikat tanpa SOP berarti itu secara langsung oknum bisa merampas yang bukan hak miliknya dan kami minta agar masalah penerbitan SHM segera di tindak lanjuti karena sudah satu tahun lebih masalah ini dipertanyakan.
“Sampai saat ini tidak ada jawaban dari BPN sehingga saya yang sudah jauh-jauh datang dari Sumut kesini hanya meminta keadilan, akan tetapi saya kecewa dengan tindakan dari sekurity dan oknum-oknum yang melarang saya dan menyeret saya untuk keluar dari kantor BPN ini,” ujarnya.
“Saya meminta kepada Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri,agar jangan sampai terjadi konflik sosial di lapangan dan terjadinya adu fisik,maka dari itu,kedepannya agar menteri Pimpinan Kementerian Agraria supaya mengetahuinya kerja bawahanya yang diduga telah mengeluarkan sertifikat tanah Adat yang dikuasai oleh Oknum Mafia Tanah,” lanjutnya.
Dugaan kuat bahwa ada oknum mafia tanah untuk melakukan penyerobotan. “Saya meminta pertanggung jawaban dari ART/BPN Pusat soal penerbitan Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN,” teriaknya kepada awak Media.
Ia menuntut agar ART/BPN segera melakukan perbaikan sebidang tanah dengan luas + 75 ha yang terletak di Desa Silalahi Tiga, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumut.
“Sampai sejauh ini, kami warga masyarakat Kabupaten Dairi mengeluhkan pelayanan BPN daerah dan BPN Pusat atas pelayananya terhadap masyarakat dan kami berharap agar aduan kami segera untuk di tindak lanjuti,” tutupnya. tim
