TANGERANG, HR – Masyarakat Kabupaten Tangerang merasa kecewa setelah kantor pajak Pratama Tigaraksa menyerahkan pajak dan Penerbitan SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB) dilimpahkan ke Pemda Kabupaten Tangerang yang di kelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Ketika HR menghubungi kepala Dispenda via ponsel ternyata tidak aktif, masyarakat bertanya-tanya banyak SPPT yang tidak terbit. Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat dan RT/ RW.
Katakanlah salah satu RT 05 Naang ditemui di lingkungan kampung Sabi Bencongan. Apa aparat Pemda tidak mampu bekerja, seharusnya tidak boleh terjadi, harus lebih teliti sebelum cetak SPPT berdasarkan data-data pelimpahan dari Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang.
Bila kinerja aparat pemda tidak Becus A Zaki Iskandar harus cepat tanggap ini berpengaruh pada pendapatan daerah. Gimana mau maju pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang, kalau Bupatinya hanya duduk manis di kursi yang empuk. Diduga kerja aparat dispenda ABS.
Menurut RT 05, “saya bingung banyak masyarakat yang komplain karena SPPT banyak yang terbit, ada yang terbit objek pajak di RT 05, ternyata SPPT RT 01 dan sebelum kantor Pajak Pratama Tigaraksa, melimpahkan pada Pemda Kabupaten Tangerang. Tidak pernah terjadi hal seperti ini, sekarang semakin kacau penerbitan SPPT. Lalu kinerja aparat dispenda apa saja.
Jangan bisa nya pungut pajak sementara SPPT banyak yang tidak terbit. Ini buang energi kerjaan dua kali buat saya selaku RT kasian masyarakat.
Bupati A Zaki Iskandar dipilih oleh rakyat, harus lebih tegas terhadap anak buahnya yang tidak mampuh bekerja geser. Ganti dengan yang bisa bekerja, yang teliti dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
“Jabatan hanya Amanah bukan seumur hidup” nanti pejabat akan kembali ke masyarakat itu yang harus di sadari oleh para pejabat apabila tugas sebagai pegawai Negeri (PNS) masa baktinya selesai dan pensiun. Kembali ke masyarakat setelah itu dapat dirasakan. kalau kembali jadi masyarakat jangan hanya duduk,” kata Naang. ■ tim
