SUKABUMI, HR – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Bappeda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak pada Jumat, 14 November 2025, di Ruang Pertemuan (Ruper). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dan dihadiri kepala perangkat daerah serta berbagai organisasi masyarakat yang mewakili kelompok rentan.
Dalam arahannya, Wali Kota Sukabumi mengajak seluruh peserta untuk berikhtiar bersama demi pembangunan kota yang lebih inklusif. Ia menekankan pentingnya pergaulan positif, saling menasihati, dan saling mendukung dalam membangun Sukabumi yang berpihak pada semua kelompok masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa belanja pegawai Kota Sukabumi masih tinggi sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih efektif.
Wali kota memaparkan sejumlah capaian pemerintah, termasuk penurunan angka prevalensi stunting menjadi 7,2 persen yang berdampak pada diraihnya insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,46 persen dan menjadi dasar kuat untuk melangkah menuju pembangunan yang lebih berkeadilan.
Menurutnya, pembangunan sejati tidak hanya terlihat dari infrastruktur fisik seperti gedung megah, jalan lebar, atau taman yang indah. Pembangunan yang bermakna adalah pembangunan yang menghadirkan kebahagiaan dan kemandirian bagi seluruh warga, termasuk kelompok yang jarang terdengar suaranya. Karena itu, Musrenbang khusus ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi kelompok rentan secara langsung.
Dalam sesi wawancara, Wali Kota Sukabumi kembali menegaskan bahwa penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Ia menekankan perlunya keseimbangan antara pembangunan fisik dan sosial, serta pentingnya menyesuaikan kebutuhan tersebut dengan kemampuan anggaran daerah.
Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan Kota Sukabumi sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah, termasuk pendapatan dari pajak dan PBB-P2. Pemerintah tetap berikhtiar memenuhi kebutuhan pembangunan meski menghadapi pemotongan dana transfer pusat. Menurutnya, kondisi fiskal tersebut harus menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras.
“Saya tekankan pentingnya kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan. Pencapaian target 2025 serta rencana kerja 2026 akan menjadi fokus rapat pimpinan di akhir tahun,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa rotasi pejabat akan dilakukan berdasarkan kompetensi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan bahwa keberpihakan kepada kelompok rentan merupakan kewajiban moral dan konstitusional. Forum ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya kebijakan baru yang semakin berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Musrenbang khusus ini menjadi langkah penting menuju Sukabumi yang lebih ramah, inklusif, dan berkeadilan. ida
