SUKABUMI, HR – Penyediaan data berkualitas menjadi strategi utama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pemerintah Kota Sukabumi dalam menekan angka prevalensi stunting. Untuk memastikan data akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, Dinas Kependudukan, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KPBP3A) bersama Bappeda Kota Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada 3 Desember 2025 di aula kantor Bappeda.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, menjelaskan bahwa rakor ini diikuti operator data stunting kecamatan, Puskesmas, dan PLKB. Rakor mengangkat tema evaluasi pengisian capaian indikator stunting di website monitoring Bina Bangda Kemendagri.
“Rakor bertujuan menguatkan pemahaman operator terkait standar pengisian data, menyelaraskan langkah kerja dalam penyempurnaan data stunting, serta mewujudkan integritas data lintas sektor,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan agar seluruh operator mengisi indikator kinerja secara lengkap dan sesuai fakta lapangan. Ia juga meminta pengisian data dilakukan tepat waktu serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi menghasilkan data yang valid.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam upaya penanganan stunting. Prestasi Kota Sukabumi menurunkan prevalensi stunting menjadi 19,7 persen dan meraih Juara Terbaik I Audit Kasus Stunting Tingkat Provinsi Jawa Barat menjadi bukti komitmen TPPS.
“Mudah-mudahan angka prevalensi stunting terus turun sehingga target pemerintah tercapai. Anak-anak yang mengalami stunting pun bisa tertangani dengan baik. Masalah ini harus kita tuntaskan dari hulunya,” tegasnya.
Rakor juga menghadirkan Muhammad Haidir Ali dari Bappeda Provinsi Jawa Barat yang memaparkan teknis pengisian data pada website Bina Bangda Kemendagri. ida
