SINTANG, HR – Tokoh masyarakat (Tomas) kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Drs, Syarifuddin, tanggapi dan sikapi opini masyarakat daerah itu, kaitan pengisian Wakil bupati (Wabup) Sintang, pasca di tinggal Alm, Yosef Sudiyanto, SH, 18/9/2021 lalu.
Putra kelahiran kecamatan Kayan Hulu tersebut, yang juga petarung calon wabup pada Pilkada Sintang tahun 2020 lalu, terang-terangan sampaikan sikapnya, ketika di sambangi HR di kediamannya (1/10)
Untuk pengisian Wabup Sintang kata Dia, sebagaimana dikatehui bahwa jabatan itu dipilih oleh rakyat (Paket bupati wakil bupati-red) ramai dibicarakan, tentu ada faktor situasi bupati Jarot Winarno yang masih sakit dan tidak rahasia lagi.
Maka lanjutnya, untuk mengisi kekosongan jabatan Wabup mau tidak mau memang harus di percepat dan tentunya tidak boleh mengangkangi aturan pergantian pejabat berhalangan tetap baik pemerintah dan DPR, termasuk mekanisme di partai pengusung (Koalisi).
Saya menyikapi perbincangan pengisian Wabup ini, ada benarnya baik pemerintah dan DPRD, partai pengusung mendengar aspirasi masyarakat.
“Artinya, jabatan Wabup Sintang harus kita akui jujur situasinya memang mendesak di isi, meski ada aturan di masing-masing lembaga itu, harapan masyarakat dari percakapan yang saya tangkap intinya, jangan sampai lama terjadi kekosongan jabatan wabub Sintang,” sambungnya.
Harus dimaklumi lanjutnya, kondisi bupati Sintang Jarot Winarno belum sepenuhnya sembuh dari sakitnya, saat ini masih sedang cuti berobat, perawatan, sehingga Plh bupati dirangkap Sekretaris Daerah Dra Yosepfa Hasnah M,Si.
Maka ketika wakil bupati sudah di isi, otomatis Ibu Sekda dapat fokus pada tugasnya, kerjasama dengan Wabup untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan akan jalan, dengan kata lain pengelolaan APBD Sintang 2021 akan terealisasikan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Sebaliknya, jika terjadi kekosongan jabatan wabub yang berlarut – larut, sementara bupati masih Plh, tentu saja pembangunan belum bisa dikatakan optimal, artinya tugas Plh yang belum optimal itu mungkin saja akan berakibat kepada lambannya pengelolaan APBD dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebab kegiatan-kegiatan strategis, termasuk dalam pengambilan keputusan yang bersifat segera dan fital, harus dilakukan oleh pimpinan tertinggi di satu daerah termasuk kabupaten, jelasnya kemudian.
Lalu, meski desakan pengisian wabup Sintang ini lebih kepada partai pendukung, untuk mengajukan kandidat pengganti wabub dengan merekomendasikan kadernya, tidak ada salahnya partai pendukung dengar aspirasi masyarakat.
Dimana aspirasi masyarakat termasuk Saya, partai pengusung ketika mengusulkan calon wabub, hendaknya memperhatikan berbagi aspek, antara lain, Keterwakilan dari berbagai elemen masyarakat, daerah, kelompok dan perolehan suara saat pilkada 2020 lalu.
Kemudian, pengalaman dan ketokohan, sikap nasionalis, tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan yang paling penting, sehat jasmani & rohani.
Dari kelima poin tersebut apabila partai pengusung (Jarot – Sudiyanto) pada pilkada 2020 yang lalu, dimungkinan dengan berbagi pertimbangan, maka menurut saya, bisa saja diambil dari pejabat senior eksekutif.
Kaya pengalaman dalam mengelola pemerintahan, meniti karir PNS/ASN dari bawah, diantaranya Sekretaris Daerah kabupaten Sintang, Dra, Yosepha Hasnah, M.Si.
Sosok Yosepha Hasnah, yang merupakan pejabat ASN tertinggi di Pemkab Sintang, dari segi keterwakilan beliau berasal dari daerah Sepauk, satu daerah dengan (alm) Wabub Yosef Sudiyanto.
Dari segi pengalaman, Yosepha sudah tidak diragukan lagi pengalamannya di pemerintahan kabupaten Sintang, Sekda terlama sejarah Sintang berdiri karena dinilai mampu bekerjasama dengan bupati dan mitra kerja pemerintah.
“Yosepha juga berjiwa nasionalis, salah satu tokoh perempuan Khatolik kab Sintang, dipastikan dapat diterima semua kalangan, tidak membedakan suku, agama dan kelompok. Bahkan juga tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum, selama menjadi PNS/ASN yang saya tahu,” ungkap mantan Staf Ahli di Pemkab daerah itu. tim
