Ilustrasi Market Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator IKN
JAKARTA, HR – Tindaklanjut berita HR sebelumnya dengan judul “ Info Buat Presiden RI, Proyek IKN Diduga Ada Kejanggalan yang sudah dimuat edisi 767- 3-10 April 2023 yakni empat (4) paket Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator yang sudah selesai ditender akhir Desember 2022 lalu.
Surat kabar Harapan Rakyat (HR) dan www.harapanrakyatonline.com telah mengajukan surat konfirmasi dan klarifikasi HR No. : 012 /HR/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 disampaikan ke Kepala BP2JK Wilayah Kalimantan Timur dengan surat tembusan disampaikan ke Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi/Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR.
Konfirmasi yang dipertanyakan oleh HR, yakni proses tender pada ke empat paket tahun anggaran 2022 itu dilaksanakan dengan metode pengadaan “Prakualifikasi Dua File – Sistem Nilai”.
Ke empat paket yang pekerjaannya dilingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah merupakan program Bpk. Presiden RI, Joko Widodo, dengan pelaksana fisik proyek ada di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman – BPPW Kalimantan Timur – Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR.
Namun dinilai adanya kejanggalan, khususnya cara pembagian kombinasi yang diterapkan oleh Pokja Pemilihan yakni bobot teknis (70) : bobot harga (30), yang mana hal ini untuk penggabungan antara skor teknis (ST), skor harga (SH) dan hingga menghasikan skor akhir (SA).
Hasil skor akhir (SA) yang seharusnya nilai tertinggi atau lebih bagus sebagai pemenang. Namun ini malah yang terendah skor akhir ditetapkan sebagai pemenang.
Dan ke-empat paket tersebut, diduga ada modus dengan “berbagi paket” ke kalangan perusahan plat merah tersebut, padahal sudah jelas skor teknis dengan skor harga yang sudah benar benar di evaluasi dan menghasilkan skor akhir (SA), namun diujung –ujungnya sebagai penetapan pemenang berbalik arah seratus persen, dan tentu ada apa?
Kemudian, penawaran harga diantara ke empat paket tersebut, ada dua paket yang dengan penawar tertinggi dijadikan sebagai pemenang, dan bahkan selisihnya sangat jauh dari peserta penawar terendah.
Penelusuran melalui digital spse 4.4, paket antara lain : Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 1, pemenang PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Rp 745.736.000.000,00, Paket Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 2, penetapan pemenang PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 778.272.999.000,00.
Sedangkan dua paket : Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 3 dan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 4 ditetapkan pemenang PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dengan masing masing penawar terkoreksi Rp 789.713.500.000,00 dan bahkan penawar tertinggi kedua paket dengan setara 99, 2 %, dan Rp 735.695.238.000,00 atau setara 98,7 %.
Kedua paket dimenangkan PT. Waskita Karya Rp 789.713.500.000,00 adalah penawar tertinggi dan bila dibandingkan dengan peserta penawar terendah pada PAKET 3, ada selisih Rp 21, 4 miliar dari penawar terendaah yakni PT Adhi Karya Rp 768.293.999.000,00.
Begitu pula PAKET 4 dengan penawar terkoreksi Rp 735.695.238.000,00 , juga ada selisih dari penawar terendah sekitar Rp 19, 28 miliar oleh PT Nindya Karya Rp 716.407.773.990,00, maka kedua paket yang diraih PT Waskita Karya berpotensi kerugian Negara.
Sedangkan pemenang PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (PT Wika BG) dengan penawaran terkoreksi Rp 745.736.000.000,00 tergolong penawar terendah diantara empat peserta yang memasukkan dokumen pemilihan/harga, namun disisi lain PT. Wika BG ini dari segi (ST : 95,5/SH: 100,0 dan SA ; 96,85) adalah terendah, dan artinya yang layak sebagai pemenang dengan skor teknis antara pengabungan masih ada peserta lainnya yang layak sebagai pemenang karena lebih tinggi atau lebih bagus skor akhir (SA) yakni PT Adhi Karya dengan skor teknis (ST; 98,07 atau skor akhir (SA; 98,57) dan PT Waskita Karya (ST; 96,75/SA;97,30).
Nilai skor akhir dari pemenang PT Wika BG (96,85), sedangkan PT Waskita Karya dengan (SA 97,30) atau selisih 0, 45 lebih bagus, dan dari PT Adhi Karya (SA : 98,57) atau selisih 1, 72 dan juga lebih bagus, namun skor akhir terendah malah yang ditetapkan sebagai pemenang PT Wika BG, dan tentu ada apa.
Begitu pula, PAKET 2 dengan ditetapkan pemenang PT. Adhi Karya Rp 778.272.999.000,00, dimana paket 2 ini diikuti atau memasukkan dokumen pemilihan ada lima peserta, antara lain PT Hutama Karya Rp 768.000.000.000,00, PT Brantas Adipraya Rp 775.107.000.000,45, PT Adhi Karya Rp 778.272.999.999,00, PT Waskita Karya Rp 778.293.325.999,99 dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Rp 779.399.000.000,00.
Peserta pemenang PT Adhi Karya dengan (ST- 95,52 SH – 99,08 dan SA- 96,46), kemudian peserta PT. Hutama Karya (ST-95,85, SH-100,0 dan SA- 97,10), PT Brantas Abipraya : (ST-92,49, SH- 99,08 dan SA – 94,47), PT. Waskita Karya (ST – 95,53, SH – 98,67 dan SA- 96,47) dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung : (ST 93,75,SH 98,54 dan SA; 95,19).
Hingga skor akhir oleh PT Adhi Karya adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan skor akhir peserla lainnya, atau selisih 0,64 dan 0,01, maka yang seharusnya sebagai pemenang PT Hutama Karya atau PT Waskita Karya.
Kabalai Menjawab
Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Timur, Joko Ahmad Salim, ST MT dengan surat jawaban No. : UM.01.02 /kb.33/83/2023 Tanggal 6 Maret 2023 yang disampaikan ke redaksi HR pada tanggal 10 Maret 2023.
Kabalai menjelaskan, menindalanjuti surat Harapan Rakyat (HR) No. 012/HR/II/2023 perihal konfirmasi dan klarifikasi bahwa seluruh paket proyek IKN bukan merupakan paket jasa konstruksi yang proses pemilihan jasa konstruksinya dilakukan oleh BP2JK wilayah Kalimantan Timur.
Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri PUPR Nomor 1620/KTPS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa dan Unit Pelaksanaan Teknis Pengadaan Barang /Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu dalam hal pengadaan barang/jasa khusus dibentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus.
UKPBJ Bungkam
Dengan adanya surat jawaban dari BP2JK Wilayah Kalimantan Timur yang menyatakan bukan kewenangan Pokja BP2J Kalimantan Timur melaksanakan tender.
Hingga oleh HR melanjutkan surat konfirmasi dan klarifikasi yang disampaikan kepada Kepala UKPBJ Khusus Kementerian PUPR – Direktorat Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi dengan Nomor : 018 /HR/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan proses pemilihan paket IKN.
Namun oleh HR hingga menunggu sampai saat ini tak kunjung ada jawaban dari UKPBJ Khusus Direktorat Pengadaan Jasa rrKonstruksi PUPR.
Adhi Karya Gagal, Hutama Karya Jadi Pemenang
Dengan adanya pemberitaan Koran HR sebelumnya yakni pada edisi 767- 3 – 10 April 2023 terkait ke empat paket Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator tersebut diatas.
Maka, salah satu yakni PAKET 2 (Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator) yang ditetapkan pemenang PT Adhi Karya dengan dimana skor akhir (SA) adalah terendah dengan senilai ( 96,46), sementara peserta PT Hutama Karya dengan (SA- 9rrr7,10) yang digugurkan dan selayaknya menjadi pemenang karena Skor Akhir (SA) lebih tinggi atau lebih bagus.
Namun entah bagaimana PAKET 2 setelah adanya pemberitaan HR, hingga dinyatakan tender gagal dengan asalan, “Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
Kemudian, “tender ulang” PAKET 2 ini, yang kemudian menjadi pemenang adalah PT Hutama Karya dengan penawaran harga Rp 766.436.000.000,00, kemudian Skor Akhir (SA-97, 84), artinya dari empat peserta yang memasukkan dokumen penawaran, dimana PT Hutama Karya memang lebih tinggi skor akhir.
Namun anehnya, di PAKET 2 dengan “tender ulang” dimana peserta PT Adhi Karya malah bukan memasukkan dokumen penawaran lagi, namun malah dinyatakan gugur dengan asalan “Peserta menyampaikan tenaga ahli berstatus PNS aktif Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam penawarannya, maka dinyatakan melanggar aturan pengadaan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai aturan Dokumen Tender BAB III IKP Klausul 4.5”, hal itu sesuai di pengumuman yang tercatat di spse.
Dan diketahui, sebelumnya pada PAKET 2 ditender selesai per tanggal 22 Desember 2022, dimana peserta PT Hutama Karya sebagai peserta yang mana SA-nya cukup bagus, tapi bukan sebagai pemenang dengan penawaran Rp 768.000.000.000,00.
Kemudian tender ulang dengan tahap jadwal per tanggal 9 Mei 2023 sebagai SPPBJ dan menjadi APBN Tahun 2023 (bukan 2022 lagi) dengan penawaran terkoreksi Rp 766.436.000.000,00).
Sedangkan skor akhir (SA) sebelumnya (97,10) dan menjadi pemenang PT Hutama Karya hingga skor akhir menjadi naik (97,84).
Dengan adanya bolak balik disekitar tender proyek IKN tersebut, maka kapan terlaksana fisiknya sesuai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang konon akan selesai akhir tahun 2024. tim
