SINTANG, HR – Tokoh pemuda Sintang, Kalimantan Barat, Sutarman, S,Hut, soroti fungsi DPRD Sintang periode ini yang sepertinya tak peduli dengan pembangunan yang mangkrak.
Dimana akibat dari pembangunan mangkrak itu, rakyat tak mendapat manfaat apa-apa, padahal, dana pembangunan untuk rakyat, untuk kesejahtraan rakyat.
Apalagi ada anggota dewan sekelas pimpinan sampai tidak mengetahui pembangunan yang mangkrak dan roboh, miris hati kita dengarnya.
Demikian Sutarman kepada media ini (20/9) menyoroti dan mengkritik kerja pengawasan anggota DPRD daerah itu, seraya menyebut langsung salah satu bangunan pemkab Sintang dalam kota roboh tapi pimpinan DPRD mengaku tidak mengatahui bangunan itu.
Buktinya, bangunan Kristen Centre yang hanya jarak 1 KM dari kantor DPRD Sintang, mangkrak dan roboh tapi ketua DPRD ngaku kepada wartawan baru mengetahui bangunan itu ada setelah roboh dan diberitakan media.
Aneh anggota DPRD Sintang ini, bangunan dalam kota saja tidak hafal apalagi yang diluar kota, yang di kecamatan perbatasan, tanyanya.
Sutarman mengatakan, salah satu fungsi Dewan adalah pengawasan, namun dewan Sintang apakah melaksanakannya?
Luar biasa dewan Sintang ini, kesal Sutarman. Lalu pemuda seniman daerah itu kemudian sebut, sepertinya dewan Sintang ini tak punya nyali jalankan fungsi pengawasan.
Atau mungkin takut dengan pemerintah, segan ke bupati karena rekan satu partai, atau karena partainya yang mengusung, kalau ini alasannya rusaklah pemerintahan di Sintang ini, tandasnya.
Lemah terhadap pemerintah, alamat semua pembangunan 5 tahun kedepan akan mangkrak, dan mungkin peluang dikorupsi.
Padahal mestinya sebagai wakil rakyat tidak boleh masa bodoh, mereka dewan digaji dari uang rakyat, tapi kinerjanya tak pro rakyat, sedih hati saya, sambungnya.
Dalam situasi Covid 19, mestinya dewan wajib semangati rakyatnya dengan kinerjanya, bukan malah menambah pusing liat kinerjanya, ujar Putra kecamatan Ambalau itu.
Ia menyebutkan, banyaknya pembangunan mangkrak, tak beri manfaat kepada masyarakat adalah akibat dari fungsi dewan yang tidak dijalankan.
Coba kita data lanjut Sutarman, ada Tujuh yang mengemuka pembangunan mangkrak 2 tahun ini di Sintang antara lain, Satu, Bangunan Kristen Centre, di Jalan Wisata Baning, mangkrak lalu roboh, sekarang lagi diperiksa aparat hukum.
Dua, bangunan mess warga Kayan Hulu/Hilir di samping Disperindagkop dan UKM, mangkrak 2 tahun ini, dan bangunan ini menurut Sutarman telah menimbulkan cemburu sosial kecamatan lain.
Tiga, bangunan eks Puskesmas Sg Durian, yang katanya mau Kantor Dekranasda, juga mangkrak 2 tahun, sekarang bangunan itu di tengah kota justru memperburuk wajah kota Sg Durian.
Empat, Relokasi Kantor Camat Kayan Hilir, mangkrak 2 tahun, Lima, Pasar Rakyat Kayan Hilir, mangkrak 2 tahun juga.
Enam, Relokasi kantor Camat Kayan Hulu, juga mangkrak 2 tahun, dan yang aneh ungkap Sutarman, Perbup relokasi Dua kecamatan itu belum disetujui dewan sudah dibangun pemkab Sintang, dan dewan diam-diam saja.
Tujuh, Pembangunan jembatan Ketungau Dua, yang kasusnya sudah masuk Kejaksaan Agung, ironisnya, dugaan gratifikasi kepada bupati tersebut disana.
Tujuh kasus besar dan di depan mata ini, menurut Saya tidak mungkin mangkrak kalau dewan punya nyali jalankan fungsi pengawasannya, tegas Sutarman.
Ini pembangunan mangkrak dan sudah kasus, mulai tahun 2019 – 2020 baru yang ketahuan ke publik, saya yakin masih banyak pembangunan yang kecil-kecil semisal jalan dan jembatan kayu bernilai 1 millyard ke bawah, tidak jadi dibangun tapi anggarannya cair, masih ada dan saya pastikan ada, ungkapnya.
Belum lagi dana desa (DD) yang puluhan Kades dan mantan Kades terlibat korupsi bahkan ada yang sudah tersangka, tapi tak penah dewan kedengaran tegor bupati/pemerintah agar Kades tersebut di copot, luar biasa dewan kita sekarang, sebutnya.
Padahal lanjutnya, Dewan jika benar laksanakan fungsinya, mudah, tinggal minta saja BPKP audit semua proyek bermasalah itu, termasuk DD di semua desa terindikasi masalah.
Jangan salahkan rakyat, pembangunan ini amburadul adalah akibat ketidak pekaan dewan, dan sebagai perwakilan rakyat, dewan-lah yang melihat pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
Sangat kita sayangkan, pemerintah sekarang dan dewan, seolah tidak melihat dan menghormati apa yang sudah dilakukan pejabat sebelumnya.
APBD Sintang trilliunan, ditambah DD, tapi karena janji politik, ambisi buat sesuatu dengan anggaran jor-joran, tapi wujudnya banyak mangkrak.
Saya lanjut Sutarman, Cuma bisa omong saja di media ini dan menunjukkan bukti dari kinerja sebuah lembaga yang namanya lembaga DPRD, baik perorangan, karena itu biarlah masyarakat yang menilai wakilnya masing-masing, pungkasnya. tim
