MUARA TEWEH, HR – Sebenarnya pemerintah pusat telah membuatkan regulasi tata cara penyaluran BBM di seluruh wilayah republik Indonesia tinggal pelaksanaanya aja di SPBU,kata Gun,warga yang tinggal di sekitar SPBU, Selasa (30/08/2022). Sebelumnya saat RDP di gedung DPRD antara perwakilan Yayasan Mutiara Utara yang diketuai Ardin dengan para pemilik SPBU di Barito Utara, 29 Agustus 2022, terungkap.
Bahwa kendati SPBU di Kabupaten Barito Utara, Kalteng, banyak, ternyata pasokan untuk BBM bersubsidi Pertalite dan Bio Solar, kuotanya kurang. Karenanya, berdampak dengan pelayanan kepada konsumen.
Hal ini diungkapkan pemilik SPBU Km 7 Kelurahan Jingah, Taufik Nugraha saat menjawab tudingan perwakilan Yayasan Mutiara Utara, Ardin, yang mengatakan BBM jenis Pertalite dan Bio Solar sulit didapat di SPBU, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Barito Utara.
Dalam RDP yang di pimpin Mustafa Joyo Muchtar, Ardin, juga menuding pihak SPBU ada menyetor uang kepada pihak aparat. “Tolong buktikan jika ada aparat yang meminta dengan pihak SPBU. Saya jamin itu. sama sekali tidak pernah memberi aparat. Jadi jangan pernah mengatakan hal yang tidak diketahui asal usulnya. Apa bapak pernah melihat kami kasih uang sama polisi, tentara, wartawan atau LSM. Kalau hanya sekedar cerita jangan ditambah-tambah,” tegas Taufik Nugraha, sembari meminta, Ardin menarik ucapannya.
Taufik menyebut, kerumitan mendapatkan BBM, terutama jenis Pertalite dan Bio Solar di SPBU, diakibatkan tidak adanya regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Barito Utara, baik untuk pengawasan dan juga pendistribusian BBM.
Karenanya, Taufik menyarankan Pemerintah daerah proaktif, dengan membuat regulasi alias aturan yang menaungi pendistribusian serta pengawasannya. “Saat ini kita hanya mengikuti aturan pemerintah, yang nota bene tidak memahami kondisi di daerah. Jadi kami berharap dibuat regulasi dan sekaligus perda. Sebab warga di pedesaan pun membutuhkan BBM subsidi, sehingga tidak ada lagi tudingan seperti yang disampaikan warga di dalam gedung dewan. Lucu di pedesaan justru diberi penjualan pertamax dan dexlite melalui pertashop. Padahal mereka warga desa juga berhak atas BBM bersubsidi,” terangnya.
Dia juga menjelaskan, bahwa hal apa yang dikeluhkan perwakilan warga yang hadir di gedung DPRD akan terjawab. Sebab sambungnya, tgl 1 September 2022, pendistribusian ini akan disalurkan melalui barcode, terutama untuk mobil. Tidak akan diisi kalau tidak ada barcode. Program ini diatur oleh pemerintah.
Hal disampaikan perwakilan owner SPBU inipun ternyata diamini para anggota DPRD Barito Utara. Mereka juga meminta pemerintah segera membuat regulasi dan secepatnya membuat perda terkait regulasi pendistribusian dan pengawasan BBM bersubsidi.
“Setlah mendengar keluhan warga dan juga apa yang disampaikan par pemilik SPBU, memang dirasa perlu pemerintah segera membuat regulasi aturan pengawasan dan pendistribusian BBM. Kami juga mendukung dilakukan penertiban,” kata anggota DPRD Nety Herawaty.
Ia juga meminta dinas terkait melakukan penertiban terhadap pedagang minyak eceran. Sebab mereka banyak tak memiliki izin.DPRD bersama pemerintah, perwakilan warga dan juga pihak SPBU dalam RDP itu menyimpulkan, pertama, setiap SPBU harus membuat standar operasional prosedur (SOP) pendistribusian BBM.
Kedua, akan dilakukan pengkajian oleh pemerintah daerah sebagai dasar membuat regulasi dalam bentuk perda dan peraturan bupati tentang pendistribusian minyak bersubsidi. Ketiga, semua SBPU diwajibkan untuk melakukan sosialisasi terhadap penggunaan barcode untuk pengisian BBM bersubsidi yang akan berlaku 1 September 2022. Keempat RDP mengenai sosialisasi atau pendistribusian BBM bersubsidi akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan pihak pertamina, kepolisian, pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dan kelima, semua pemilik SPBU yang ada di Barito Utara wajib hadir semuaanya. mps
