SUKABUMI, HR – Wabah Covid-19 berdampak serius terhadap sisi ekonomi masyarakat pada umumnya, terutama bagi kalangan masyarakat seperti pedagang, petani, nelayan dan profesi jasa angkutan serta, pegawai pabrik dan profesi jasa lainnya, termasuk guru honorer didalamnya.
Tak sedikit dari mereka yang kemudian banting stir mencoba peruntungan lain demi mengganti penghasilan rutin yang hilang akibat penerapan Social Distancing dan Physical Distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona yang dikeluarkan pemerintah.
Dengan kebijakan tersebut, peluang untuk memperoleh penghasilan untuk menutup kebutuhan hidup seakan semakin sempit bahkan mungkin tertutup.
Mengutip artikel Dudung N Koswara, seorang praktisi pendidikan, tentang nasib para guru dalam artikelnya yang berjudul “Guru Honorer Dalam Bahaya”, dimana dalam artikelnya tersebut Dudung menuliskan bahwa tak sedikit guru yang harus rela jadi Tukang Ojek (GTO), Guru Jasa Privat (GJP), Guru Penjual Es (GPE), Guru Jualan Cireng (GJC) dan profesi tambahan lainnya, untuk mencari tambahan penghasilan.
Namun profesi tambahan ini pun kini sulit diandalkan, karena penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan ketakutan masyarakat untuk keluar rumah menjadikan sejumlah pekerjaan tambahan itu tidak lancar untuk dijalani.
Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap nasib para guru honorer ditengah wabah Covid 19 saat ini ?
Menyikapi hal ini Ketua Fraksi Gerindra, DPRD Kabupaten Sukabumi, Usep Wawan menegaskan, momentum Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) harus dijadikan sebagai sebuah komitmen gotong-royong dari seluruh insan pendidikan yang ada di Kabupaten Sukabumi, jangan sampai ada guru terdampak ekonomi akibat Covid 19 tidak dapat memberikan lagi ilmunya kepada siswanya.
“Sesuai tema Hardiknas 2020 bahwa kita harus belajar dari Covid-19, memberikan makna bahwa kita harus belajar dari apa yang kita alami selama ini, termasuk belajar berkomitmen bagi insan pendidikan khususnya, untuk bergotong-royong membantu rekan sejawat dalam era pandemi Covid ini,” katanya.
Terlebih dengan diterapkannya proses belajar dirumah, dimana untuk bisa eksis memberikan pembelajaran terhadap anak didiknya, guru yang bersangkutan harus mengaktifkan internet, dan untuk itu butuh biaya, imbuhnya.
Untuk itu anggota dewan yang juga belatar belakang seorang guru ini mengetuk hati para guru PNS atau guru yang memiliki kemampuan financial baik, untuk bisa membantu rekan sejawatnya yang masih berstatus honorer, terutama disaat seperti ini.
Selanjutnya, Usep meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pendidikan, agar mengambil langkah – langkah konkrit, untuk membantu mengatasi persoalan ini. ida
