SUKABUMI, HR – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH., MM., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sukabumi yang digelar di Pendopo Sukabumi, Kamis (5/2/2026).
Dalam rakor tersebut, Sekda menjelaskan bahwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) merupakan bantuan pemerintah yang menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Saat ini, kepesertaan PBI-JK telah memasuki dua periode pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Seiring proses pemutakhiran data tersebut, pemerintah juga telah melaksanakan reaktivasi kepesertaan dalam dua periode. Namun, bagi peserta yang berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN tidak lagi memenuhi kriteria tingkat kesejahteraan sebagai penerima PBI-JK, maka kepesertaannya akan dihapus atau dinonaktifkan.
Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah peserta aktif PBI-JK di Kabupaten Sukabumi secara bertahap. Oleh karena itu, Sekda menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Melalui rakor ini, Sekda berharap proses verifikasi dan validasi data dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, sehingga program jaminan kesehatan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak menerima manfaat.
“Koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah sangat penting agar data yang digunakan akurat dan kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujar Ade Suryaman.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi. ida
