Sukabumi, HR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman meminta jajarannya untuk terus mengupdate data persiapan mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara (KSU). Hal itu seperti personal kepegawaian, aset, pembiayaan, dan lainnya.
“Data yang ada saat ini (terkait persiapan pemekaran) harus diupdate terus. Sehingga, ketika pemekaran terjadi, semuanya sudah siap dengan data yang terkini,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi reviu data kapasitas daerah calon daerah persiapan otonomi baru KSU di Ruang Rapat BKPSDM Kecamatan Cicantayan, Kamis, 24 November 2022.
Apalagi, di dalam RPJMD telah ada target menyiapkan pemekaran. Sehingga, reviu seperti saat ini sangat diperlukan. Bahkan kali ini melibatkan Unpad dan Pemprov Jabar. “Kalau data sudah siap, ketika pusat menetapkan untuk pemekaran, kita sudah siap secara keseluruhan,” ucapnya.
Berkaitan pemekaran ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi selama ini telah menempuh secara administratif. Bahkan sejak jauh-jauh hari, pembahasan daerah otonomi baru KSU ini telah dilaksanakan.
“Persyaratan secara administratif telah ditempuh. Dari kita sudah disampaikan ke provinsi, terus disampaikan juga oleh Jabar ke pusat. Rangkaiannya pun telah ditempuh, termasuk melalui paripurna dengan DPRD,” ungkapnya.
Menurutnya, moratorium menjadi salah satu kendala yang menyebabkan belum terlaksananya DOB KSU. “Sejak 2014 pemerintah pusat telah memoratorium pemekaran DOB. Sehingga, kita belum bisa pemekaran,” bebernya.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kabupaten Sukabumi Sendy Apriadi mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar pemenuhan data saja.
Namun, kegiatan ini untuk persiapan di 2023 dalam melaksanakan kajian untuk peningkatan kapasitas daerah. “Ini untuk kajian untuk peningkatan kapasitas daerah sesungguhnya,” pungkasnya. ida
