RDP DPRD Selalu Dinanti KPMP Maros

oleh -50 views

MAROS, HR – Sehubungan aksi KPMP sepekan lalu terkait Grand Mall, menanti jawaban dari DPRD Maros.Tindak lanjut kasus pendampingan warga oleh KPMP Kabupaten Maros untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sempat tertunda minggu kemarin, DPRD Maros kembali menjadwal ulang minggu depan.

Wakil Ketua DPRD Dari Fraksi Golkar, A.Patarai Amir mengatakan sudah menyiapkan surat KPMP ke ketua DPRD.
“Kami sudah menyampaikan surat komando pejuang merah putih kabupaten maros ke ketua DPRD Maros, Dan Pak Ketua sudah disposisi ke komisi II, dan ditangani langsung oleh H.Hasmin Badoa,” ungkapnya.

“Kami sangat mengapresiasi semangat dan perjuangan saudara -saudara kita dari KPMP yang serius memperjuangkan hak -hak masyarakat. Termasuk jika ada kebijakan yang di anggap keliru dan ingin di luruskan untuk kebaikan masyarakat,” sebut A Patarai.

Hasmin Badoa anggota komisi II DPRD Maros melalui via Washapp, saat di komfirmasi mengatakan belum bisa menjadwal.

“Kami belum bisa menjadwal minggu ini. Tapi kami pastikan minggu depan kami sudah keluarkan jadwal, antara hari rabu atau hari kamis (20/21/2019). Kami akan jadwalkan,” ujar Hasmin Badoa.

RDP ini kata Alfian, sebelumnya sempat tertunda, karena tidak adanya kesiapan pihak DPRD dan OPD terkait materi kasus yang di permasalahkan,

“Selain itu di duga bahwa pemerintah dan DPRD tidak serius dalam menyikapi setiap kasus pendamping. Dan ada kesan bahwa permasalahan pendampingan adalah biasa.
” Sehingga kami kembali melakukan persuratan permintaan untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat),” tandasnya.

“Kami berharap kali ini DPRD serius dan menghadirkan seluruh OPD terkait. Seperti dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, dinas Perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan dan Satpol PP, Termasuk warga dan pihak grand mall,” kata Alfian

Salah satu tujuan RDP ini, Alfian menjelaskan, selain menyampaikan aspirasi terkait kasus pendampingan warga dan status amdal grand mall. Sekaligus mendesak DPRD sebagai pengawasan dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam menyelesaiakn setiap persoalan yang ada di kabupaten Maros ini. Hamzan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *