Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

oleh -201 views
oleh

SUKABUMI, HR – Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri Mewakili Bupati Sukabumi menyampaikan Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 pada acara rapat paripurna DPRD kabupaten sukabumi di ruang rapat utama DPRD-palabuhanratu. Rabu (29/6)

Dalam Sambutan Tertulis Bupati yang di bacakan Wakil Bupati menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Merupakan Esensi Pelaksanaan Proses Demokrasi, Yaitu Bentuk Pertanggungjawaban Daerah Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pelaksanaan Dan Kebijakan Anggaran Dan Sebagai Sarana Evalusi Terhadap Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Tahunan.

Lebih Lanjut di bacakan Wabup Bahwa Pelaksanaan APBD 2021 Telah  Mempedomani Pada RPJMD 2021-2026 Dan RKPD 2021 Dan Tetap Konsisten Mewujudkan Program-program Dan Kegiatan Untuk Penanganan Dan Pencegahan Penyebaran  Covid 19. “Dalam Setiap Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tersebut Kita Berupaya Optimal, Tertib, Profesional, Dan Bertanggungjawab,” jelasnya.

Selanjutnya Menurut Bupati dalam sambutannya menjelaskan bahwa Efisiensi Anggaran Pada Tahun 2021 Dipengaruhi Oleh Beberapa Kebijakan Dari Pemerintah Pusat Maupun Provinsi Sehingga Berpengaruh Pada Struktur Dan Postur Apbd, Baik Dari Sisi Pendapatan Maupun Belanja. “Akibat Pandemi Covid 19 Yang Harus Ditangani, Maka Berpengaruh Terhadap Beberapa Capaian Program Dan Kegiatan, Namun Hal Ini Tidak Menjadi Hambatan, Kerena Kita Tetap Mengoptimalkan Pagu Anggaran Yang Ada Untuk Dapat Menginterpvensi Beberapa Permasalahan Pembangunan Di Kabupaten Sukabumi,” ucapnya.

Wabup pun menyampaikan bahwa Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Covid-19, Pemerintah daerah Terus Melakukan Upaya Promotif Dan Kuratif Dengan Terus Berupaya Meningkatkan Cakupan Vaksinasi Di Seluruh Kecamatan, Melakukan Edukasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, Serta Mendorong Masyarakat Untuk Tetap Menjaga Protokol Kesehatan. “Upaya Tersebut Dilakukan Secara Kolaboratif Semua Elemen Masyarakat Mulai Dari Forkopimda, Seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Perusahaan, Dan Seluruh Stakeholder,” pungkasnya. ida

Tinggalkan Balasan