KLATEN, HR – Proyek pembangunan Talud di sepanjang pinggiran jalan propinsi, tepatnya di wilayah Kecamatan Ngawen, jalur antar Kabupaten Klaten-Boyolali dikerjakan asal jadi.
Pasalnya, pembangunan Talud tersebut dinilai tidak transparan, baik pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi maupun Balai Pelaksana Teknis (BPT) Jalan Wilayah Surakarta Jawa Tengah. Ketika dikonfirmasi terkait pelaksana proyek tersebut, kedua pihak terkesan saling lempar tanggung-jawab. Selain tidak dipasang papan proyek juga tidak pernah tampak pengawasan dari dinas terkait.
Menurut Rudi, salah saatu tokoh masyarakat setempat yang menyaksikan pelaksanaan pembangunan Talud dari awal mengungkapkan, bahwa pengerjaan proyek Talud tersebut terkesan asal-asalan. Hal itu terbukti dari awal tanpa menggunakan molen dan campuran adukan tanpa takaran. Bahkan pondasi peletakan batu tidak digali, melainkan pasangan hanya numpang diatas tanah.
“Lihat aja mas, kedalaman untuk pengecoran batu dasar tidak terlalu dalam. Bahkan untuk pengadukan bahan jauh lebih banyak pasir dibanding semen,“terang Rudi kepada wartawan di lokasi proyek beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut ia mengatakan, hal lainya dengan tidak adanya papan proyek, sehingga warga setempat mengalami kesulitan terkait informasi. Tidak bisa mengetahui pelaksanaan proyek, besaran proyek serta sumber anggaran.
Pihaknya menganggap, BPT Bina Marga Wilayah Surakarta telah menyalahi prosedur dengan tidak adanya keterbukaan informasi publik.
Menurutnya diduga anggaran yang sudah diplot, selain pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga mendapatkan kompensasi, meski pemborong sudah memperoleh keuntungan. Sehingga kondisi seperti ini digunakan untuk meraup keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya dengan tidak memperhatikan kwalitas bangunan.
“Kalau pengerjakan asal jadi seperti ini, maka kami masyarakat yang dirugikan, apalagi talud ini diharapkan dapat mencegah banjir dan manfaat kedepan bisa lebih awet,“tandasnya.
Terlepas dari itu, dikatakan Rudi, masyarakat meminta agar proyek pengerjaan talud didesanya dapat dievaluasi oleh kedinasan terkait. Warga juga mengkhawatirkan anggaran yang diperuntukkan ke masyarakat tidak digunakan secara maksimal dan hanya untuk kedok pejabat bermain dengan anggaran yang tujuanya untuk memperkaya diri sendiri.
“Anehnya, selama proyek berlangsung belum ada pihak PU yang cek lokasi, seakan ada pembiaran pihak pelaksana proyek melakukan penyimpangan,”ungkapnya.
Pelaksana proyek Miswanto mengaku pengerjaan proyek sesuai permintaan dari pihak PPK Bina Marga propinsi wilayah Surakarta, baik material, kwalitas bangunan maupun spek, semua atas perintah kepala BPT Surakarta . Menurutnya pihaknya tidak tahu menahu terkait nama proyek, volume maupun nilai anggaran pembangunan talud tersebut.
“Kalau kesepakatanya seperti itu maka pengerjaanya kami juga lakukan seperti yang diminta mas. Toh kami kan hanya borong tenaga saja, perkara anggaran proyek dan asalnya kami tidak tahu. Proyek ini kami anggap sudah sesuai permintaan beliau (PPK),“katanya.
Terpisah, ketika media HR mengkonfirmasi ke kantor BPT Surakarta terkait proyek tersebut. Kepala Balai menghindar dan tidak mau ditemui. Hingga berita ini diturunkan belum pernah ada etikat baik dari pihak PPK untuk memberikan keterangan. ani sumadi
