SURABAYA, HR – Kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sumber pendanaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur, setiap tahunnya disinyalir mengalir ke rekening oknum pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Tudingan miring tersebut diduga karena masih suburnya praktik sistem ijon proyek maupun praktik pemburu rente. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim merupakan salah satu SKPD yang banyak disorot penggiat anti rasuah Jatim dalam hal mengelola APBD, dimana di setiap tahunnya kontraktor yang dituding sebagai pemburu rente selalu mendapatkan proyek yang bernilai puluhan milliar.
Kegiatan pelaksanaan proyek yang diduga menjadi ajang bancaan antara pemburu rente dan oknum pejabat DKP Jatim yakni:
1. Kegiatan pekerjaan di Pelabuhan Perikanan Tambakrejo Kabupaten Blitar diantaranya, Tahun Anggaran 2018 – Pembangunan Perkuatan Breakwater dan Penyempurnaan TPI UPTP2SKP Tambakrejo 2018 HPS Rp. 10.265.900.197,- (APBDP) dimenangkan oleh PT. BKP dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tambakrejo HPS Rp. 14.999.7000.000,-dimenangkan oleh PT. CKMT. Tahun Anggaran 2017 – Pengerukan Kolam Labuh, Pekerjaan Breakwater dan Pelindung Breakwater di Pelabuhan Perikanan Tambakrejo HPS Rp.16.314.200.000,- dimenangkan oleh PT. BKP. Tahun anggaran 2016 – Pengerukan Kolam Labuh , Revetment dan Breakwater, Peb Ged Pelabuhan, Pekerjaan Elektrikal dan Penerangan di IPP Tambakrejo HPS Rp. 18.729.273.000,- dimenangkan oleh PT. JET. Selanjutnya, kegiatan pekerjaan di IPP Grajagan Kabupaten Banyuwangi. Tahun Anggaran 2018 – Pembangunan Revetment, Breakwater dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Grajagan HPS Rp. 31.990.409.000,- dimenangkan oleh PT. MTA. Tahun Anggaran 2017 – Pembangunan Revetent dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Grajagan HPS Rp. 17.332.000.000,- dimenangkan oleh PT. MTA.
Demikian, kegiatan pekerjaan di Pelabuhan Perikan Pancer Kabupaten Banyuwangi. Tahun Anggaran 2018 – Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pancer (Fasilitas Laut) HPS Rp. 14.500.550.900,- dimenangkan oleh PT. IJT. Tahan Anggaran 2017 – Pembangunan Breakwater dan Pelindung Breakwater dan Penguatan Dermaga serta Pengerukan Kolam Labuh di Pelabuhan Pancer HPS Rp. 35.236.465.000,- dimenangkan oleh PT. ASB. Tahun Anggaran 2016 – Pengerukan Kolam Labuh dan Pembangunan Breakwater di IPP Pancer HPS Rp. 39.998.079.000,- dimenangkan oleh PT. IJT dan Pembangunan Pujasera dan Gedung Pengepakan di IPP Pancer HPS Rp. 4.914.000.000,- dimenangkan oleh PT. ASB.
Lanjut, keempat, kegiatan pekerjaan di Pelabuhan Perikanan Puger Kabupaten Jember. Tahun Anggaran 2018 – Pembangunan Pelabuhan Perikanan Puger HPS Rp. 19.399.952.000,- dimenangkan oleh PT. BKP. Tahun Anggaran 2016 – Lanjutan Pengerukan Kolam Labuh di IPP Puger (APBDP) HPS Rp. 9.749.421.000,- dimenangkan oleh PT. BKP dan Pengerukan Kolam Labuh dan Pekerjaan Rigid Pavementdi IPP Puger HPS Rp. 4.742,078,000,- dimenangkan oleh PT. JET.
Tahun Anggaran 2015 – Pembangunan Revetment dengan Sheet Pile, Tangga Dermaga Pendaratan Ikan dan Groin di IPP Puger Jember HPS Rp. 10.238.302.600,- dimenangkan oleh PT. CKMT.
Kelima, kegiatan pekerjaan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung. Tahun Anggaran 2018 – Pembangunan Pelabuhan Perikanan Popoh HPS Rp. 35.125.269.000,- dimenangkan oleh PT. BKP. Tahun Anggaran 2017 – Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh HPS Rp. 31.714.374.000,- dimenangkan oleh PT. CKMT.
Hebatnya lagi, pada tahun anggaran 2019 kegiatan pembangunan yang ada di masing- masing Pelabuhan Perikanan yang diuraikan diatas, kembali menjadi kegiatan pembangunan prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim. Hal tersebut tertuang dalam uraian kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2019, dan untuk lelang jasa konsultan badan usaha di masing-masing kegiatan pembangunan di Pelabuhan tersebut sudah mulai dilelang di web LPSE Provinsi Jatim.
Koordinator LSM Perkasa Togi Nababan saat diminta tanggapannya terkait adanya tudingan pemburu rente yang bergentanyangan di proyek DKP Jatim, mengatakan, kepada HR, bahwa indikasi tersebut memang sangat kental, karena kontraktor yang menang tender dengan nilai lumayan besar hanya itu-itu saja setiap tahunnya.
“Lelang secara terbuka yng ditayangkan di web LPSE Provinsi Jatim hanya ecek-ecek, padahal pemenang tender diduga sudah diplot jauh sebelum anggaran diketok oleh DPRD,” tandasnya dengan nada geram.
Dia juga mengingatkan, apabila di Tahun Anggaran 2019 perusahaan-perusahaan tersebut kembali menang di lokasi yang sama, maka LSM Perkasa akan bersurat ke pihak-pihak terkait. ian
