DENPASAR, HR — Pemerintah Provinsi Bali memperkuat upaya ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tematik tahun 2027. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor bersama berbagai pemangku kepentingan.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan bahwa Bali masih menghadapi cuaca ekstrem pada awal 2026. Sepanjang Januari 2026 tercatat 495 kejadian bencana dari 12 jenis peristiwa.
Peristiwa tersebut meliputi pohon tumbang sebanyak 214 kejadian, tanah longsor 106 kejadian, cuaca ekstrem 85 kejadian, bangunan rusak 29 kejadian, kebakaran 12 kejadian, banjir 11 kejadian, infrastruktur jebol 9 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 2 kejadian, serta 27 kejadian lainnya.
Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Bali, Della Ema Nurdiana, menjelaskan bahwa tren bencana di Bali selama satu dekade terakhir didominasi bencana hidrometeorologi.
“Dalam sepuluh tahun terakhir, persentase bencana hidrometeorologi jauh lebih besar dibandingkan bencana geologis. Pada 2025, lebih dari 90 persen kejadian merupakan bencana hidrometeorologi, baik yang dipicu kondisi kering maupun basah. Kami telah melakukan 2.644 penanganan,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mencatat curah hujan ekstrem di Bali mencapai 216,9 milimeter per hari hingga akhir Februari 2026. Kondisi ini dipengaruhi fenomena Madden–Julian Oscillation yang memperkuat pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.
Ancaman cuaca ekstrem juga meningkat akibat munculnya tiga bibit siklon tropis di sekitar Indonesia, yakni 90S di Samudra Hindia, 93S di barat laut Australia, dan 92P di Teluk Carpentaria. Dari ketiganya, bibit siklon 90S dinilai paling berpotensi memengaruhi wilayah Indonesia.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama program SIAP SIAGA Program menggelar lokakarya penyusunan Renja OPD Tematik Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Provinsi Bali Tahun 2027 pada 11–13 Maret 2026 di Denpasar.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menegaskan pentingnya mengintegrasikan isu kebencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Perubahan iklim saat ini semakin ekstrem. Karena itu, perencanaan pembangunan harus memasukkan aspek mitigasi. Semua perangkat daerah harus berperan, tidak hanya instansi yang memiliki fungsi kebencanaan,” ujarnya.
Upaya tersebut sejalan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali, khususnya target peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim.
Menurut Della Ema Nurdiana, pengurangan risiko bencana di Bali masih menghadapi tiga isu strategis. Ketiga isu tersebut meliputi rendahnya kesadaran kolektif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, belum optimalnya sinergi antar lembaga, serta pembangunan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana.
Lokakarya ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah yang dibagi ke dalam beberapa sektor, seperti infrastruktur, sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola dan kelembagaan.
Fasilitator kegiatan, Didik S. Mulyono, menilai kegiatan ini penting untuk membantu perangkat daerah mengoperasionalkan agenda pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.
“Peserta sebenarnya memahami urgensi bencana dan perubahan iklim, tetapi belum sepenuhnya mengetahui cara mengoperasionalkannya dalam program kerja. Melalui kertas kerja tematik ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap SNDC,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali, Ni Putu Ayu Puryani, menekankan pentingnya identifikasi wilayah dan sektor yang terdampak perubahan iklim sebelum menyusun langkah adaptasi.
“Upaya adaptasi perubahan iklim harus diawali dengan identifikasi wilayah atau sektor terdampak, kemudian dilanjutkan dengan kajian kerentanan dan risiko iklim,” katanya.
Melalui lokakarya ini, pemerintah daerah berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat integrasi agenda ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan Bali, sekaligus meningkatkan kapasitas perangkat daerah menuju daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan. dyra
