SUKABUMI, HR — Pemerintah Kota Sukabumi mempercepat peningkatan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) guna mengejar target integrasi penuh pada 2026. Upaya tersebut dimulai melalui rapat koordinasi intensif antara Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Diskominfo Kota Sukabumi di Kantor Bappeda, 13 Januari 2026.
Rapat ini memperkuat perencanaan data prioritas, pengumpulan, serta integrasi data sektoral agar selaras dengan kebijakan nasional.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, menyatakan Kota Sukabumi telah menunjukkan capaian tinggi dalam aspek kebijakan dan kepemimpinan data.
“Skor Domain Kebijakan dan Kelembagaan mencapai 98,33, bahkan Domain Data Leadership memperoleh nilai 100. Artinya, komitmen pimpinan daerah sangat kuat,” ujarnya.
Namun, Asep mengakui tantangan terbesar masih terdapat pada Domain Penyelenggaraan SDI yang baru meraih skor 40,03. Ia menegaskan produsen data harus disiplin mengirim dataset sesuai jadwal, lengkap dengan dokumen validasi dan berita acara.
Bappeda bersama BPS dan Diskominfo menyepakati pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis integrasi data sosial ekonomi daerah. Pemerintah menargetkan penguatan sistem ini rampung pada Januari 2026 dengan dukungan lintas sektor, termasuk Sekretariat Daerah.
Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Keamanan Informasi Diskominfo Kota Sukabumi, Cepi Suryadi Marwan, menegaskan DTSEN akan meningkatkan keterlacakan dan validitas data.
“Setiap dataset memiliki jejak sumber dan waktu pemutakhiran yang jelas sehingga dapat menjadi dasar kebijakan yang akurat,” katanya.
Selain itu, tim juga melakukan kurasi indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Dari 244 indikator global, sekitar 130 indikator dinilai relevan dan memiliki sumber data yang tersedia di tingkat daerah. Langkah ini memastikan setiap indikator memiliki definisi operasional yang jelas serta mencegah duplikasi data.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda, Nenden Eviyanti, menegaskan peningkatan SDI bukan sekadar mengejar angka, tetapi membangun budaya kerja berbasis data yang akurat dan akuntabel.
Pemerintah juga fokus pada penyusunan standar data geospasial, standarisasi metadata untuk interoperabilitas, penguatan data Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta optimalisasi data perpajakan seperti tax ratio.
Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kota Sukabumi, Zulkarnain, menyebut penguatan data sektor keuangan sangat penting untuk menjawab kebutuhan pengguna data yang semakin spesifik.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Sukabumi optimistis mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan mencapai integrasi penuh pada 2026. ida
