BENGKULU, HR – Kajati Bengkulu. Dr. Heri Jerman. SH.MH bersama Gubernur Bengkulu. Porkopimda dan 18 Pengusaha Pertambangan coffee morning di gedung daerah Balai Raya Semarak Bengkulu Kamis (14/9/2023).
Pelaku usaha pertambangan dihimbau agar dapat memindahkan NPWPnya ke Bengkulu dari Jakarta supaya kompeten pajak yang menjadi hak daerah bisa terkontribusi untuk kemanfaatan bagi pembangunan daerah Bengkulu.
Berdasarkan data tahun 2022 transaksi penjualan Batubara yang berasal dari Bengkulu sudah tembus sekitar Rp. 3.06 trilliun dan pendapatan royalti pada para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sekitar Rp.495 milliar. Dengan besaran pajak sebesar itu pemerintah daerah Bengkulu akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya jika semua pelaku usaha pertambangan dapat memindahkan NPWPnya ke Bengkulu.
Pada kesempatan tersebut. Dr. Heri Jerman. SH.MH Kepala kejaksaan tinggi Bengkulu memberikan arahan sebagai berikut: Kajati mengingatkan adanya arahan Presiden kepada seluruh forkopimda se-Indonesia pada awal tahun 2023 di JCC. Sentul yaitu: Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga Investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Kajati juga mengingatkan 5 prioritas kerja Presiden tahun 2019-2024 yang mengharapkan adanya investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja sekaligus tidak menghambat investasi. Dalam reformasi berokrasi tematik, salah satu juga menekankan untuk menjaga iklim investasi.
Terkait dengan hal-hal tersebut diatas. Kajati melanjutkan hak-hak investasi yang sudah di berikan pemerintah. Namun sekarang kewajiban para investor di sektor pertambangan juga harus berikan kepada pemerintah daerah.
Forkopimda provinsi Bengkulu sepakat menjaga dan mendukung terkait dengan hak dan kewajiban para pelaku pertambangan. Namun hal tersebut bukan hanya tugas aparat penegak hukum tapi aparat pajak juga harus bisa menjaga iklim investasi ini dengan cara tidak menakut-nakuti.”silahkan lakukan pemeriksaan secara objektif dan terukur dalam pemeriksaan tanpa ada intimidasi”, ungkap Kajati.
Kejaksaan secara intitusi JPN juga akan mengawal iklim investasi ini tetap terjaga dan mendukung jika para pelaku usaha pertambangan untuk membuka NPWPnya di provinsi Bengkulu bukan lagi di Jakarta. ependi silalahi
Sekcam Tambora Motivasi Kader Jumantik di Kelurahan Angke
JAKARTA, Indonesian News – Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tambora, Fahmy Karsawijaya, memberikan motivasi kepada kader Juru […] The post Sekcam Tambora Motivasi...
Indonesian NewsLurah Duri Kosambi Diminta Segera Tetapkan Arief Rahman sebagai Ketua RW 08
JAKARTA, Indonesian News – Warga RW 08, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat meminta […] The post Lurah Duri Kosambi...
Indonesian NewsLurah Duri Utara Diminta Ambil Tindakan atas Penundaan Pemilihan Ketua RT 02/02
JAKARTA, Indonesian News – Penundaan jadwal pemilihan Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Duri Utara […] The post Lurah Duri Utara...
Indonesian NewsDK PWI Serukan Penegakan Konstitusi Organisasi demi Menjaga Marwah dan Integritas
PEKANBARU, 8/2/2025 — Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) menyerukan pentingnya penegakan konstitusi organisasi demi menjaga marwah...
OK JakartaDiskusi Forum Pemimpin Redaksi SMSI Se-Indonesia dan LBH Pers SMSI Provinsi Riau “Integritas Pers dan Kekerasan pada Wartawan”
PEKANBARU, RIAU– Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Forum Pemimpin Redaksi SMSI Se-Indonesia bersama dengan Lembaga Bantuan...
OK JakartaPenyidikan Korupsi Berlanjut, Wali Kota Jakarta Pusat Jadi Saksi
JAKARTA – Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta (Kejati DKJ) terus melanjutkan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan...
OK Jakarta
