Dirjen Heru Pambudi Lindungi Oknum Nakal ?
KARIMUN, HR – Pemberitaan Surat Kabar Harapan Rakyat dan www.harapanrakyatonline.com terkait maraknya aksi penyelundupan di Kabupaten Karimun, serta lemahnya pengawasan Bea Cukai Kepri dan Karimun. Sampai saat ini, pihak Bea Cukai Karimun menutup pintu untuk dikonfirmasi.
 |
|
Bongkar muat barang
yang diduga milik Kwantek.
|
Akibat pemberitaan HR, aktifitas penyelundupan sempat terhenti beberapa waktu. Namun kini, aksi itu kembali terulang lagi. Timbul pertanyaan, apakah Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi tidak memiliki power untuk melakukan penindakan kepada bawahannya yang diduga kongkalikong dengan cukong-cukong penyelundup di Kab Karimun?
Mafia penyelundup yang kembali beraktifitas di Kepulauan Karimun menambah derita kerugian negara, akibatnya lemahnya pengawasan dan pengendalian di KPPBC Kepulauan Karimun. Apakah aparatur di wilayah itu patut dipertahankan?
Aksi penyelundupan diduga didalangi oleh beberapa pemain besar seperti Kwantek, Acuan, Tity, Abun, dan Atak. Kesemuanya itu diduga telah menjadi mesin ATM oknum-oknum Bea Cukai dan Kepolisian. Sampai berita ini diturunkan, kapal-kapal milik penyelundup tersebut masih terus beroperasi.
Seperti pantauan HR di Balai Karimun, terlihat kapal yang diduga mengangkut gula pasir asal Malaysia bersandar dan melakukan bongkar muat. Diduga, barang tersebut adalah milik Acuan.
 |
|
Bongkar muat gula pasir asal Malaysia
diduga milik Acuan.
|
Demikian juga dengan Kwantek. Pengusaha minuman keras ini mempunyai koneksi hingga ke Jakarta. Bermacam merek minuman keras di oplos, lalu dipasarkan ke beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Minuman keras yang di oplos salah satunya Black Label.
Berdasarkan pantauan HR, kapal-kapal yang mengangkut barang selundupan itu beroperasi dua kali dalam waktu seminggu. Mereka mengangkut sembako, elektronik, perkakas rumah tangga dan lainnya dari Malaysia serta Singapura.
Ketua Umum Lembaga Pemantau Aparatur Negara (Lapan), Gintar Hasugian, mengatakan, aksi penyelundupan yang terjadi di Kepulauan Karimun sepatutnya tidak lepas dari tanggungjawab Menteri Keuangan dan Dirjen Bea Cukai. Gintar menyarankan agar oknum-oknum Bea Cukai di Kepri dan Kepulauan Karimun dilakukan ‘cuci gudang’ agar ada penyegaran di organisasi Bea Cukai.
“Kalau Dirjen dan Menkeu hanya ngomong doang, ya percuma saja. Pasti tidak ada penindakan. Tapi bila kedua petinggi itu konsisten, saya yakin pasti ada penindakan terhadap oknum-oknum Bea Cukai di Kepri dan Karimun,” ujar Gintar. listoni/kornel
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
