Konspirasi BP2JK dengan BBWS Menggolkan Rekanan Binaan?

BANJAR, HR – Lagi, paket proyek yang ditender Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Jawa Barat, dimana pemenangnya itu- itu juga yang diduga bermain selama ini dilingkungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy pada anggaran tahun 2022.

Sumber HR menyebutkan, bahwa sejak tahun 2020 yang dibentuk BP2JK di lingkungan Kementerian PUPR untuk khusus melaksanakan proses tender, namun personil atau sebagai unit pokja pemilihan di balai P2JK itu itu juga, dan misalnya untuk melelang paket dari bidang SDA/BBWS, dimana pegawainya dari Balai SDA, untuk Bidang Jalan Jembatan dimana pegawainya Bina Marga dan seterusnya.

Sehingga tidak heran yang duduk di BP2JK itu adalah personil atau pegawai yang tidak jauh beda, yang tentu tetap berhubungan dengan balai pelaksana fisik khsusunya PPK.

Contohnya, kata Sumber HR, PPK-nya kan bukan dilingkup BP2JK melainkan di lingkup BBWS, yang tetap berurusan dengan Pokja Pemilihan.

Kalau di lelang oleh Pokja Pemilihan, lalu larinya ke PPK yang membuat SPPBJ. “Ya, PPK-nya tidak setuju, maka batal proses lelang. Jadi tentu bisa dibayangkan, dan jelas ada pengaruhnya dari pelaksana fisik dilingkungan Satker BBWS karean salah satunya ada PPK,” kata sumber HR.

Sebelumnya, oleh Harapan Rakyat (HR) telah memuat berita (edisi) dan setidaknya ada dua paket yang dikerjakan oleh PT.Devosindo (PT D) antara lain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lakbok Utara Paket 1; Jawa Barat; Tersebar; 15 Km; 506 Hektar; F; K; SYC dengan terkoreksi /terkontrak Rp 55.752.499.074,00 dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Manganti (SI.Cihaur) (Tahap II) Paket 2; Jawa Tengah; Kab. Cilacap; 1,49 Km; 32 Hektar; F; K; MYC dengan terkoreksi/terkontrak senilai Rp Rp 79.979.000.000,00 dan tendernya selesai 4 November 2022.

Harapan Rakyat (HR) dan www.harapanrakyatonline.com telah mengajukan surat konfirmasi No. 067/HR/XI/2022 tanggal 28 November 2022 perihal kedua paket yang dikerjakan PT.Devosindo ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy- dan BP2JK Jawa Barat dan sampai saat ini tidak ada tanggapan.

Lalu belum ada tanggapan dari BBWS Citanduy atas sejumlah pertanyaan HR atas ditetapkan perusahan PT .Devosindo
Kemudian ohe HR mengajukan surat konfirmasi dan klarifikasi dengan No. 073 /HR/XII/2022 tgl 12 Desember 2022 yang disampaikan ke BBWS Citanduy dan juga surah HR No. 078/HR/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 disampaikan ke BP2JK Jawa Barat.

Namun, kedua balai yakni baik pelaksana pemilihan/tender dan maupun pelaksana fisik BBWS tidak ada respon sampai saat ini, hingga berita naik cetak.

Perihal dengan sejumlah pertanyakan HR yakni ditetapkannya pemenang PT Inti Jawa Teknik dengan penawaran/terkoreksi/terkontrak Rp 82.022.706.000,00 pada paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Manganti (SI.Cihaur) (Tahap II) Paket 3; Jawa Tengah; Kab. Cilacap; 1,49 Km; 32 Hektar; F; K; MYC, dimana 7 November 2022 selesai ditender.

Sejumlah disoal antara lain, peserta pemenang PT Inti Jawa Teknik (PT IJT) dan sesuai berdasarkan penelusuran dari pu-go.id dan laman lpjk, terdapat sesuai persyaratan yang diminta, “Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001)-KBLI 2015)
Namun oleh PT IJT adalah diperoleh informasi bahwa usaha menengah (M2) dengan SBU S1001, padahal yang diminta persyaratan usaha besar (B) , lalu kok bisa usaha menengah menang dipaket usaha besar.

Atau persyaratan dengan dituangkan didalam pengumuman lelang dengan kalimat, “Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar”, dengan nilai Pagu/HPS senilai Rp 96.500.000.000,00, maka yang mengitu tender jelas pula usaha besar (B), namun sangat disayangkan dokumen peserta PT IJT adalah Usaha Menengah.

Bahkan selama ini oleh PT IJT ini tidak pernah mengikuti tender dengan kualifikasi usaha besar (B) di lingkungan Kementerian PUPR khususnya di BBWS Citanduy, dan yang pernah diikuti dengan usaha menengah (M2) yakni sesuai penelusuran melalui digital antara lain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Manganti (SI. Cihaur) Paket 3 – nilai kontrak Rp 27.920.720.133,00 (tahun 2020-dikerjakan 2021).

Kemudian, paket Pengamanan Pantai Timur Pangandaran di Desa Putrapinggan ; 0.3 km; 0.3 km; F; K; – nilai kontrak Rp 14.148.074.600,00 Tahun 2021, paket Rehabilitasi Jaringan DI Cikunten 1/Harga Kontrak Rp 42.469.320.000,00 (tahun 2019 dengan usaha menengah), paket rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Manganti (S.I. Cihaur) Paket 1 dengan HPS /harga kontrak Rp 35.990.687.000,00 (tahun 2017)
Bahkan sebagai contoh, tahun 2022 ini pada Pembangunan Parapet/Revetment Ruas Kampung Sewu – Pucang Sawit dengan HPS Rp 43.000.000.000,00/harga terkontrak 30.076.253.096,00 dimana oleh PT IJT jelas menggunakan SBU S1001 dengan M2.

Kemudian dengan terkait kualifikasi usaha menengah (M2) yang dimiliki PT IJT, maka dinilai untuk mengkaburkan atau menghilangkan persyaratan yang di download Dokumen Pemilihan yang seharusnya kualifikasi Usaha Besar dengan “Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan kesehatan kerja [hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar], dan lalu diduga bahwa PT IJT tidak memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat keselamatan.

Sehingga PT IJT patut dipertanyakan dengan tidak men- download persyaratan sertiifkat mutu, lingkungan dan keselamatan tersebut, karena memang tidak dibutuhkan untuk usaha menengah, dan yang diwajikan/dibutuhkan untuk uaha Besar.

Kemudian, untuk mengerjakan paket dengan kualifikasi Usaha Besar atau nilai diatas Pagu/HPS Rp 50 Miliar, maka oleh PT IJT yang berasal/domisili dari Provinsi Jawa Timur, diduga tidak mengandeng perusahan usaha kecil asal Provinsi Setempat dengan berbunyi mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa usaha kecil tersebut.

Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Manganti (SI.Cihaur) (Tahap II) Paket 3; Jawa Tengah; Kab. Cilacap; 1,49 Km; 32 Hektar; F; K; MYC dengan HPS Rp 96.500.000.000,00, yang mana tendernya dinyatakan “tender ulang” dengan alasan “Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya”.

Hal itu dinilai “hanya formalitas” karena jagoan atau rekanan binaan di BBWS Citanduy dari awal tidak memenuhi persyaratan, yang kemudian dilanjutkan tender ulang dan juga diduga persyaratan dokumen pemilihan tidak valid dan juga mengkaburkan persyaratan yang sediannya untuk usaha besar dan hingga menghasilkan penawaran tertinggi
Dan soal pnawaran tinggi ini dan juga bila dibandingkan dengan penawaran dari terendah, kedua atau ketiga sangat jauh selisihnya, yakni sekitar Rp 8, 68 Miliar sehingga dinilai berpotensi kerugian Negara.

Diantara peserta yang memasukkan dokumen penawaran antara lain PT. SMK Rp. 73.339.998.881,75, PT. TRA Rp 73.340.000.000,00, PT RUM Rp 74.717.480.775,84, PT. PKS Rp 75.722.040.375,76, PT. HIB Rp 76.705.580.676,75, PT. TB Rp 77.188.888.692,93, PT BRP Rp 77.200.000.000,00, PT. HMP Rp 77.200.000.000,00, PT. IBG Rp 81.000.000.000,00, PT. IJT Rp 82.022.706.743,93 dan PT. D Rp 82.489.000.000,00.

Penawarn tertinggi seperti PT. Devosindo Rp 82.489.000.000,00 sebelumnya sudah dua paket diraih di BBWS Citanduy,
Dan anehnya, dari sejumlah peserta tersebut diatas, setidaknya adalah sebelumnya sudah mendapatkan paket dilingkungan BBWS Citanduy.

Informasi HR dan berdasarkan digital bahwa PT IJT selama ini atau beberapa tahun sampai tahun 2022 termasuk sudah beberapa paket dikerjakan dari lingkungan BBWS Citanduy.

Maka peserta disebut diatas yakni ada beberapa perusahan sebagai pemenang/mengerjakan paket di lingkungan BBWS Citanduy, maka tidak heran dan diduga proses lelang sejumlah paket di lingkungan BBWS Citanduy dengan modus “berbagi paket” dan cara digugurkan penawar terendah yakni, “gugur evaluasi kewajaran harga atau dibawa 80% Nilai HPS”.

Sementara pada paket lainnya dikerjakan seperti PT IJT adalah rekanan binaan/tertentu di BBWS Citanduy yang mana tidak digugurkan dibawa 80% dari HPS?
Sehingga kuat dugaan PT. IJT terhadap paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Manganti (SI.Cihaur) (Tahap II) Paket 3; Jawa Tengah; Kab. Cilacap; 1,49 Km; 32 Hektar; F; K; MYC dikondisikan/diarahkan dari awal tender kepada rekanan tertentu di Ditjen Sumber Daya Air–Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy–SNVT PJPA dan walaupun yang melelang BP2JK, namun itu hanya formalitas yang diduga dari awal lelang digiring atau diplot?
Selain itu juga adanya intervensi dari pihak pihak tertentu khususnya BBWS/Satker PJPA Citanduy, yang mana perusahan adalah rental atau pinjaman.

Dan catatan HR dan berdaarkan digital, bahwa PT. IJT sebelumnya, tahun 2021 dan 2020-2021 terdapat dua paket dikerjakan antara lain Pengamanan Pantai Timur Pangandaran di Desa Putrapinggan ; 0.3 km; 0.3 km; F; K; SYC/Rp 14.148.074.600,00 dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Manganti (SI. Cihaur) Paket 3/senilai Rp 27.920.720.134,00 yang mana dinilai pekerjaannya bermasalah dan bahkan warga sekitarnya proyek melakukan demo dengan akibat perbuatan pekerja PT Inti Jawa Teknik sampai berurusan ke aparat kepolisian.

Lalu paket lainnya masih dilingkungan BBWS Citanduy : Rehabilitasi Jaringan DI Cikunten I dengan nilai kontrak Rp 42.469.320.000,00 (tahun 2019 dengan usaha menengah), paket rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Manganti (S.I. Cihaur) Paket 1 dengan HPS Rp 42.643.000.000,00 /harga kontrak Rp 35.990.687.000,00 (tahun 2017), sehingga ini menandakan PT IJT dinilai monopoli atau rekanan tertentu di BBWS Citanduy.

Lalu untuk pekerjaan senilai Rp 82.022.706.743,93 yang baru saja selesai dilelang, apakah dikerjakan memenuhi kualitas atau volume sesuai speksifikasi. tim