MUARA TEWEH, HR – Penanganan konflik satwa liar perlu disosialisasikan. Bertujuan menghindari terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar, sehingga tidak menimbulkan kerugian harta benda maupun maupun keselamatan jiwa manusia atau satwa liar.
Hal ini harus disosialisasikan cara penyelesaiannya dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian satwa dengan berpedoman pada aturan berlaku saat ini tentang tumbuhan dan satwa liar.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kab Barito Utara Ir H Jainal Abidin saat membuka sosialisasi penanganan konflik satwa liar, Selasa (26/03/2019) di Hotel JnB, Muara Teweh.
Jainal menyampaikan pada kondisi tertentu, konflik antara manusia dan satwa liar dapat merugikan semua pihak. “Kerugian yang umumnya terjadi akibat konflik diantaranya, seperi rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan, pemangsaan ternak dan dapat menimbulkan korban manusia, pada sisi lain tak jarang satwa liar mengalami kematian akibat penanggulangan konflik yang salah,” katanya.
Ia menambahkan, konflik antara manusia dan satwa liar cendrung meningkat akhir-akhir ini. Bahkan, baru-baru ini kita mendengarkan dari surat kabar atau media informasi lainnya, bahwa terjadi seperti masuknya hewan dilindungi ke dalam areal pemukiman manusia.
“Semoga dengan adanya sosialisasi penanganan konflik satwa liar ini semua pihak yang terkait memilih kesamaan pemahaman, persepsi, serta langkah dan komitmen bersama dalam menanggulangi konflik,” pesan Jainal.
Sementara itu, Kepala SKW III Muara Teweh Nizar Ardhanianto mengatakan, kegiantan ini merupakan tindak lanjut ketika ada orang utan masuk ke perkampungan di Desa Lampeong dan ada Buaya masuk ke Sungai Butong, maka BKSD perlu melakukan sosialisasi penanganan konflik agar penanganan ini tidak salah dalam penanganannya.
“Bagaimanapun satwa-satwa ini merupakan satwa yang dilindungi, kita mengundang 63 Kepala Desa se Barito Utara yang memang kita anggap daerahnya rawan konflik dan wilayah desa yang berbatasan langsung dengan hutan,” ungkapnya. mps
