JAKARTA, HR – Hasil study internal Komunitas 98 Indonesia menyimpulkan bahwa iklim ekonomi politik internasional sedang menunjukkan arah pada terbentuknya tatanan dunia baru dimana negara-negara superior akan semakin memaksakan kehendaknya pada negara dunia ketiga dalam “kesepakatan saling menguntungkan yang eksploitatif”.
Sementara, kondisi ekonomi di dalam negeri belum menunjukkan arah yang positif pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, dinamika politik dalam negeri semakin mengarah pada liberalisme transaksional dan anarkhisme demokrasi, sehingga semakin mematikan perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara Indonesia.
Komunitas 98 Indonesia berkesimpulan bahwa Bangsa Indonesia harus ikut berperan dalam mengembalikan peradaban dunia pada arah lintasan sejarah kesejatian umat manusia seperti apa yang telah ditorehkan dalam tinta emas sejarah oleh para leluhur kita dimasa lalu, ucp Lufti Nasution dalam diskusi serasehan di One Way Coffee, Jl Tebet Timur Raya, Kamis Malam (1/12/16).
Menyikapi pemikiran diatas, Niko Adrian mengatakan, krisis finasial yang dimulai tahun 2008 dan juga resesi ekonomi di Eropa, memperbesar angka pengangguran di wilayah itu. Hampir seperempat (21.8 persen) dari pemuda usia 18-25 tahun di uni Eropa tidak memilki pekerjaan.
Pengangguran dan kemiskinan telah menjadi masalah serius di uni Eropa dan melunturka upaya uni Eropa memerangi korupsi. Pertumbuhan Inggris terhambat memngingat Inggris menggunakan regulasi dan privasi sebagai kebijakan ekonomi, berbeda dengan sebahagian besar Negara Eropa yang menggunakan kebijakan yang sifatnya intervensi.
Kemenangan Partai Republik dengan Presdien Donald Trump dianggap jawaban bagi rakyat Amerika Serikat untuk keluar dari krisis. Yang membedakan Trump dari para konservatif pasar bebas tradisional adalah fokusnya pada penarikan perjanjian dagang internasional dan praktik praktik curang yang dilakukan mitra dagang terhadap perusahaan itu.
Inilah peluang AS untuk menarik dari dari WTO, badan yang mengatur globalisasi, untuk memaksa WTO agar mengubah aturan pajak sehingga dapat menguntungkan AS memalui perjanjian yang lebih adil.
Perubahan pendulum kapitalisme dan indonesia; sejak pemerintahan SBY Infrastruktur didorong untuk meberika nilai tambah peningkatan tenaga kerja diindonesia. Bahkan dalam dua tahun pemerintahan Jokowi pembangunan insprastruktur menjadi struktur utama ekonomi. Disisilain pengurangan daftar negatif impor semakin diperluas yang diharapka akan meningkatkan angka indikator neraca transaksi berjalan Indonesia.
Sebuah analisa awal dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sedang tahap membangun industri ataupun kemampuan ekspor non Migas, tegas Niko.
Mangapul Silalahi mengatakan demam politik di Indonesia saat ini yang diawali kasus pilkada DKI Jakarta dan wacana pengangkatan Stya Novanto menrupakan tanda awal guncangan-guncangan yang akan menyusul kemudian. Wacana super holding BUMN juga tidak boleh luput dari perhatian karena kan menjadi pintu masuk kepentingan luar dibanding kepentingan dalam negeri keluar. thom
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
