PANGANDARAN, HR – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menilai UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Padaherang masih membutuhkan peningkatan dalam sumber daya manusia (SDM), serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, saat melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelaksana (Satpel) UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam rangka evaluasi program tahun anggaran 2025 dan rencana kerja tahun anggaran 2026, di Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Senin (13/10/2025).
Menurut Lina, SDM menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan di UPTD tersebut. Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur bangunan yang perlu dilakukan perawatan menyeluruh.
“Di UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian ini ada tiga fungsi kerja, yaitu brigade perlindungan tanaman pangan hortikultura, mekanisasi pertanian, serta balai sertifikasi tanaman pangan hortikultura,” ujar Lina.
Lina menambahkan, UPTD Padaherang menaungi lima wilayah kerja — Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar — sehingga kebutuhan SDM perlu dimaksimalkan dengan penambahan pegawai di bidang tertentu.
“Idealnya satu orang bertanggung jawab untuk satu wilayah. Namun saat ini, di brigade perlindungan tanaman pangan hortikultura hanya ada satu petugas yang melayani lima kabupaten dan kota,” jelasnya.
Selain itu, UPTD Balai Mekanisasi Pertanian juga menerima layanan perbaikan alsintan (alat dan mesin pertanian) milik petani. Namun, peralatan servis masih sangat terbatas.
“Oleh karena itu, Komisi II DPRD Jabar mendukung peningkatan fasilitas dan SDM di satuan pelayanan ini agar kinerja Balai dapat optimal,” pungkas Lina. horaz
