TARAKAN, HR – Balai Benih Udang (BBU) yang selama ini, dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Agrobisnis, tidak mampu memenuhi target yang diinginkan. Terdapat beberapa pilihan untuk meningkatkan produksi, salah satunya mengalihkan pengelolaan kepada Perumda lain.
“BBU tidak optimal, kemarin saat masih di bawah Dinas, kita alihkan ke Perumda dengan harapan bisa lebih baik, tetapi sampai sekarang belum bisa seperti yang kita harapkan. Kita sedang evaluasi, kita nanti akan tarik keluar dari penyertaan modal di Perumda Agrobisnis, untuk mencari pengelolaan yang lebih baik,” terang Wali Kota Tarakan Khairul, Kamis (02/06/22).
Saat masih dikelola Dinas Pangan dan Pertanian, keberadaan BBU hanya dikelola secara sampingan, sehingga tidak menghasilkan bibit udang atau benur dalam jumlah banyak. Dengan pengalihan pengelolaan ke Perumda agrobisnis, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan benur di Tarakan.
Diketahui, 80 persen kebutuhan benur masih disuplai dari luar daerah, sedangkan produksi lokal hanya mampu memenuhi 20 persen benur di Tarakan.
“Harapan saya, melalui pengelolaan perusahaan daerah bisa maksimal, tetapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Makanya kita evaluasi, karena selama 2 tahun ini tidak ada perubahan, makanya harus diubah lagi manajemen pengelolaanya,” tegas Khairul.
Kendala pengelolaan BBU oleh Perumda Agrobisnis menurut Khairul, karena ada masalah manajerial. Sedangkan pasar masih terbuka lebar, karena kebutuhan benur masih sangat banyak.
“Saat ini BBU masih produksi tetapi belum seperti yang kita harapkan, ada kok mereka jualan, tetapi belum optimal, sehingga perlu dioptimalkan. Sebenarnya hitungan kita bisa 35 juta bibit untuk satu periode, tetapi saat ini produksinya baru 1 juta bibit per siklus. Padahal pasar masih terbuka lebar,” ungkapnya.
Untuk mengurusi BBU, dibutuhkan SDM yang telaten, mumpuni dan punya waktu untuk mengurusi itu. “Produksi tidak mencukupi seperti yang kita harapkan, sehingga pelanggan lari ke tempat lain,” pungkas Khairul. her
