GARUT, HR – Dalam rangka menjalin silaturahmi dan transparansi keterbukaan informasi publik, Kamis (28/12), Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Garut gelar konferensi pers tentang program PTSL di rumah makan Kejora Jl. Suherman Tarogong Kaler Garut, Jawa Barat.
 |
|
Press Conference BPN Kabupaten Garut, Kamis (28/12) di rumah makan kejora Jl. Suherman Garut, Jawa Barat.
|
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Kepala BPN Garut Hayu Susilo, SE, MM, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Garut Harnida Darius, SH dan unsur media.
Kepala BPN Kabupaten Garut, Hayu Susilo, SE, MM, mengatakan, BPN bukan pencari tanah tapi mengadministrasikan tanah, ketika masyarakat yang mempunyai hak bidang tanah dengan kelengkapan persyaratan untuk PTSL, BPN akan membantu dalam segi administrasi dan penerbitan sertipikat, dan yang tidak memenuhi persyaratan serta bukan haknya jangan disertipikatkan, dimana akhirnya terjadi masalah yang berujung kepada BPN yang diseret-seret.
Mengenai SOP, kata Hayu, BPN sendiri itu datang ke lokasi dengan menurunkan juru ukur yang datang ke lokasi untuk mengukur batas batas tanah yang selanjutnya diproses.
Menurut Hayu, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya kekeliruan bukan terjadi akibat orang luar tapi orang intern BPN yang statusnya disengaja maupun tidak disengaja. Mengenai masalah tentang pemungutan uang bervariatif dalam program PTSL.
“Itu bukan orang BPN yang melakukan, melainkan orang luar dimana informasinya mengatasnamakan konsultan tanah maupun konsultan BPN. Saya sendiri, tidak tahu dan tidak membenarkan/merekomendasi demikian,” ujar Hayu.
Hayu menegaskan, tidak ada biaya sepeserpun pun untuk dan masuk ke BPN, hanya uang Rp. 150 ribu itu pun hanya untuk tingkat desa dan bukan perintah BPN melainkan biaya yang telah disepakati melalui SKB 3 Menteri.
“BPN tidak pilih kasih, malah berkeinginan mensertipikatkan semua hak tanah milik masyarakat di Kabupaten Garut,” ujarnya. deni
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
